"Susah juga kita kalau begini terus, tidak ada kejelasan kapan normal. Tentu kita terganggu," kata Axel kepada Wartawan Tribun Network Fahrizal Syam di Manokwari, Sabtu (24/8).

Menurut Axel, pemerintah seharusnya menertibkan akun atau media penyebar hoax, bukan dengan membatasi internetnya.

"Kemenkominfo seharusnya menertibkan akun-akun bodong penyebar hoax di media sosial dan jangan asal melumpuhkan jaringan internet," tuturnya.

Ia menilai, sudah saatnya pemerintah menormalkan kembali internet.

"Kemenkominfo pasti sudah tahu perkembangan situasi di Papua, khususnya di Papua Barat yang sudah kondusif. Kalau sudah kondusif seperti begini, segera mengaktifkan kembali jaringan internet," harapnya.

Mendapatkan jaringan internet di tempat umum Manokwari memang sudah tak bisa dilakukan. Internet hanya tersedia di cafe-cafe atau hotel yang memiliki Wi-Fi. Itupun aksesnya sangat terbatas dan kecepatan yang lambat dari biasanya.

Tak mengherankan, hampir setiap cafe-cafe atau warung kopi di Manokwari dipadati orang yang ingin berselancar di dunia maya. Kurangnya internet juga dikeluhkan pemuda pecinta game online di Manokwari, salah satunya Richard (25).

Richard mengaku sudah beberapa hari tak bisa memainkan game online favoritnya. "Mau bagaimana main, internet saja tidak ada. Kita maunya internet ada lagi," ungkap Richard.

Ssetiap hari Ia biasanya main bareng (mabar) dengan teman-temannya sesama pecinta game online, namun saat ini, rutinitas itu mulai dikurangi. "Paling sesekali ke cafe sama teman," ujarnya.

Sebelumnya Kapolda Papua Barat mengatakan, pihaknya masih mendukung langkah pemerintah membatasi internet di Papua.

"Pembatasan (internet) ini berdasarkan hasil asesmen, dan saya tak melakukan asesmen sendiri, bersama Cyber crime Polri. Kami meminta cyber mengontrol agar penyebaran berita provokasi, hoax, dan ujaran kebencian tidak mengganggu suasana dulu," kata Kapolda Papua Barat, Brigjen Herry Nahak.

Terkait penormalan, Herry mengaku belum tahu pasti kapan internet akan dinormalkan kembali. Ia mengatakan akan ada assesment terlebih dulu sebelum melakukan normalisasi akses internet. Apalagi diakui Herry, Forkopimda Papua Barat mendukung pembatasan ini.

"Kalau misalnya kita minta dinormalkan, nanti setelah assesment kembali terhadap situasi. Saya sudah sampaikan ke forkopimda, mereka juga mengharapkan jangan dulu lah. Tujuannya agar situasi tetap kondusif," ujarnya. (*)

Penulis: Fahrizal Sya