Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan saat ini di dunia maya masih banyak beredar berita bohong atau hoaks.

Karena itu, pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat saat ini masih dilanjutkan, meski kondisi di lapangan terbilang kondusif.

"Kalau dari sisi dunia nyata memang tidak ada demo lagi. Tapi di dunia maya ada 230 ribu URL yang memviralkan hoax," ujar Rudiantara di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Menurutnya, berita bohong tersebut banyak beredar di jaringan media sosial seperti Twitter.

Bahkan kontennya ada yang menjurus penghasutan dan mengadu domba antar sesama.

Baca: 30 Wanita Milenial Ikuti Ajang Stylobebs Hunt dan Stylo Class dari Stylo Indonesia

Baca: Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Luasnya Hampir 3 Kali DKI Jakarta

Baca: Putra Maruf Amin, Gus Syauqi Masuk Jajaran Pengurus DPP PKB Periode 2019-2024

Baca: KPK Imbau Mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo Penuhi Panggilan Pemeriksaan

"Saya meminta maaf kepada teman-teman yang terdampak ini. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya saya dan ini kepentingan bangsa," ujarnya.

Ia pun tidak bisa memastikan pemblokiran internet di tanah Bumi Cenderawasih berlangsung sampai kapan, karena melihat kondisi dunia maya masih belum terkendali.

"Saya berharap secepatnya," ucapnya.

Sebelumnya, Kemenkominfo melakukan pemblokiran data internet di Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8).

Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Pemblokiran dilakukan setelah Kominfo berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan Data Telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana Tanah Papua kembali kondusif dan normal," demikian siaran pers Kemenkominfo.

Kemenkominfo juga sempat melambatkan akses internet di beberapa wilayah Papua, Senin (19/8).

Saat itu perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkis di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain.

Menkopolhukam bertemu sejumlah tokoh

 Menteri Koordinator Politik, Hukum, Kemananan, (Menkopolhukam) Wiranto didampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian melaksanakan kunjungan kerja di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8/2019).

Menkopolhukam, Kapolri, dan Panglima TNI menemui tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Kabupaten Manokwari, di Swiss-Belhotel Manokwari.

Pertemuan dilakukan pasca-kerusuhan yang terjadi di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Wiranto juga didampingi Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Dalam kesempatan tersebut Wiranto menyampikan kedatangannya bersama petinggi TNI-Polri bukan untuk mengawasi terkait kerusuhan, melainkan menyalami dan bersilaturahmi.

"Kita gembira bisa langsung menemui teman-teman semua di Sorong dan Manokwari. Tujuan kami datang ke sini bukan untuk mengawasi atau memata-matai, tapi menyalami saudara kita terutama setelah insiden yang kita sesalkan bersama," tutur Wiranto.

Wiranto mengatakan, sebelum bertolak ke Papua Barat, ia bersama Panglima TNI dan Kapolri telah menemui Presiden Joko Widodo terlebih dahulu.

Baca: Menteri Sofyan Djalil: Sudah Diputuskan, Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Baca: Legislator Gerindra Merasa Dilangkahi Pemerintah yang Putuskan Ibu Kota Baru di Kaltim

Baca: Program Diskon Khusus di Ajang Pameran Material dan Bahan Bangunan IndoBuildTech Fase ke-2

"Beliau berpesan, pertama sampaikan salam persaudaraan dari kepala negara kepada seluruh kepala daerah dan rakyat Papua dan Papua Barat," kata dia.

Lanjut Wiranto, insiden yang terjadi sebelumnya dan menyebabkan kerusuhan di beberapa daerah di Papua murni ulah oknum tertentu.

"Kita yakin insiden ini dipicu bukan karena kita tak menghormati saudara warga Papua, atau karena kita melecehkan. Pelecehan dan penghinaa disusul aksi demonstrasi yang sampai membakar, itu semua tak ada kesengajaan tapi ada oknum yang tak bisa menahan diri sampai terjadi begitu," kata dia.

"Ini perbuatan oknum yang memang hobinya begitu. Bertahun-tahun kami hadapi orang usil di medsos, karena memang medsos kita sudah terlalu bebas sekali," sambungnya.

Baca: Reaksi Prada DP Ketika Mendengar Dirinya Dituntut Penjara Seumur Hidup

Baca: Program Diskon Khusus di Ajang Pameran Material dan Bahan Bangunan IndoBuildTech Fase ke-2

Menurutnya, modal dalam menghadapi hasutan dan hinaan serta adu domba adalah sabar, berfikir positif, dan saling memafaatkan.

"Saya gembira kejadian penyulut emosi berlangsung cepat dan segera berakhir, karena kesadaran kita semua, bahwa itu tak perlu dilanjutkan," imbuhnya.

Lanjut Wiranto, perusakan fasilitas yang dilakukan di sejumlah daerah sangat disesalkan, karena infrastruktur itu dibangun dari keringat dan uang rakyat.

"Ini dibangun untuk kesejahteraan, butuh lama membangun tapi dirusak bisa satu jam saja. Ini pelajaran bagi kita. Kalau ada emosi karena oknum, kita selesaikan secara musyawarah mufakat, tidak perlu terpancing," harapnya.

"Dengan peristiwa kemarin itu, merupakan pelajaran berharga untuk kita sadari bahwa merawat kebersamaan dan persatuan itu sebuah keniscayaan. Mau tak mau harus dilaksanakan," pungkasnya. (tribun-timur.com)

Tindak tegas

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk segera menindak tegas pelaku rasisme kepada mahasiswa asal Papua di asrama Surabaya, Jawa Timur, beberapa lalu.

"Saya juga telah memerintahkan Kapolri untuk menindak secara hukum, tindakan diskriminasi ras dan etnis yang rasis secara tegas," ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (22/8/2019).

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Tito Karnavian menindak tegas aparanya yang diduga melakukan rasisme.

Baca: Haji Pasangan Suami Istri asal Madura Ditinggal di Jeddah

Baca: Samsung akan Optimalkan Kue Pasar Ponsel Black Market yang Hilang

Baca: ABG Berusia 15 Tahun asal Musirawas Jadi Korban Persetubuhan, Begini Kejadiannya

Baca: Syuting Film Rumah Kentang, Luna Maya Totalitas Syuting di Tengah Kebun

"Presiden kemarin juga sudah menyampaikan kepada Panglima TNI (dan Kapolri), kalau memang ada aparatnya yang nyata-nyata melakukan hal seperti itu (rasis), tindak, enggak ada alasan," ujar Moeldoko di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, permintaan Jokowi tersebut disampaikan secara langsung ke Panglima TNI tadi malam, setelah mendarat di Jakarta usai kunjungan kerja dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Presiden langsung mengumpulkan Panglima TNI, Kapolri, dan Menko Polhukam untuk membicarakan di antaranya persoalan itu (kerusuhan Papua akibat dugaan rasisme)," ucap Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu menilai gejolak di Papua dan Papua Barat memang terjadi dari dugaan rasial kelompok masyarakat dan aparat kepada mahasiswa asal Bumi Cendrawasih itu.

"Ini enggak boleh terjadi (aparat rasialis). Siapa pun enggak boleh terjadi, apalagi selaku, walaupun itu oknum ya, jelas-jelas oknum yang tidak memahami situasi lingkungan yang begitu dinamis," paparnya.