TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur menuai pujian dan harapan. Pujian dari salah satu aktivis 98, Sulaiman Haikal. Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Passer Utara dan Kutai Kertanegara telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai calon ibu kota baru.

Presiden Joko Widodo telah memutuskan lokasi ibu kota pindah ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut rencana, anggarannya sekitar Rp 466 triliun disiapkan.

Jokowi pun menyebut, pemerintah hanya menanggung 19 persen dengan APBN. Sisanya, lewat investasi swasta dan kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, serta BUMN.

Baca: Pemindahan Ibu Kota Baru ke Kalimantan Timur akan Habiskan Dana Rp 485,2 Triliun, untuk Apa Saja?

 Haikal yang juga ketua Kaukus Percepatan Pemindahan Ibu Kota Negara (Kaukus Ibukota) , Sulaiman Haikal menilai sudah waktunya bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita bersama yakni menghadirkan pemerataan ekonomi dan politik ke seluruh negeri.

Baca: Kemendagri Sebut Pimpinan Ibu Kota Baru dari ASN

"Sudah 74 tahun Indonesia merdeka. Sudah seharusnya seluruh wilayah tumpah darah negeri kita merasakan kesejahteraan yang tinggi. Dan ini harus dimulai dari sekarang," katanya, Selasa (27/8/2019).

Haikal menyoroti berbagai ketimpangan demografis dan ekonomis antara Pulau Jawa dan Luar Jawa khusunya kawasan Indonesia Timur. Ketimpangan tersebut seolah menjadi cerita klasik yang tidak ada habisnya hanya menjadi bahan perbincangan dan pembahasan.

"Nah, inisiatif Presiden Jokowi ini harus diapresiasi karena berani memulai langkah besar memindahkan ibu kota yang sebetulnya sejak lama sudah dipikirkan oleh para pemimpin republik," lanjutnya.

Baca: Tanggapi Soal Pemindahan Ibu Kota, Sandiaga Uno: Apakah Sebanding dengan Biaya yang Dikeluarkan?

Ketika dihubungkan dengan sejarah dan semangat reformasi yang digelorakan mahasiswa pada tahun 1998, pemindahan Ibu kota ini sesuai dengan tuntutan rakyat pada masa itu.

"Gerakan reformasi 98 yang menjadi pijakan demokratisasi Indonesia, juga disumbangkan melalui darah dan air mata rekan-rekan aktivis dari Indonesia Timur. Sehingga sangat aneh jika ada yang alergi atas pemindahan ibu kota ke posisi tengah wilayah nusantara ini," tegas Haikal.

Baca: Survei Membuktikan, Mayoritas ASN Pusat Tolak Pindah ke Ibukota Baru, Ngotot Menolak, Ini Sanksinya

Mantan ketua umum Pijar Indonesia 98 ini menambahkan, spirit gerakan reformasi saat itu adalah menghadirkan keadilan dan pemerataan bagi kawasan tertinggal, sehingga kemudian lahirlah undang-undang otonomi daerah sebagai buah perjuangan reformasi.

Dalam perjalanannya, pelaksanaan otonomi daerah telah menyumbang banyak kemajuan bagi daerah. Selain pengelolaan keuangan negara yang lebih terdistribusi, otonomi daerah berhasil melahirkan kepala-kepala daerah terbaik sepanjang sejarah.

Baca: Kadin Usul, Moda Transportasi di Ibu Kota Baru Gunakan Kendaraan Listrik

"Otonomi daerah ini pada akhirnya harus disempurnakan dengan pemindahan pusat pemerintahan RI. Supaya apa? Segera terwujud integrasi nasional yang kokoh dalam menghadapi tantangan besar ke depan," Haikal menegaskan.