Menurut Bupati Abdul, pemerintah pusat hanya tinggal menentukan titik mana yang dianggap cocok dan sesuai di lahan tersebut.

"Kami sebenarnya, sebelum diumumkan, sudah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar. Sekarang kami tunggu perintah Presiden dan pemerintah pusat dimana titik lokasinya itu," kata Bupati PPU Abdul saat diwawancarai KompasTV, Senin.

6. Cegah spekulan tanah

Abdul Gafur Mas'ud mengaku telah mempersiapkan strategi untuk mencegah munculnya spekulan tanah sebagai kemungkinan buruk yang muncul dari pengumuman ibu kota baru oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin.

Pertama, pemerintah kabupaten sudah berupaya menekan nilai jual tanah di wilayah Penajam Paser Utara tidak naik.

Hal itu dilakukan bahkan sebelum Jokowi mengumumkan wilayah kabupaten ini menjadi sebagian dari lokasi ibu kota baru RI.

“Sebelum diumumkan, saya juga sudah tekan agar NJOP di Penajam Paser Utara itu tidak naik,” ujar Gafur dalam wawancara bersama Kompas TV, Senin.

7. PPU disebut daerah tertinggal

Abdul Gafur Masud mengatakan, PPU telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke sebagian wilayah PPU, Kalimantan Timur.

"Kami melihat antusiasme masyarakat sangat welcome ada perubahan di PPU. Seperti yang kita tahu PPU adalah daerah yang tertinggal, bukan seperti kota. Kami ini seperti kabupaten yang dianaktirikan. Saat disebut PPU pemindahannya, kami sangat bersyukur," ungkap Abdul, Senin.

Abdul mengatakan, dengan pemindahan ini dibutuhkan penyatuan pemikiran antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana pemindahan ini.

Sumber: KOMPAS.com (David Oliver Purba, Zakaria Demon Daton, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Michael Wismabrata,Farid Assifa, Ihsanudi)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fakta Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Baru, Pemerataan Ekonomi hingga Siapkan 300.000 Hektar Lahan"