TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin menuturkan, setidaknya ada sekitar 180ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian atau Lembaga (K/L) pusat yang akan pindah ke ibu kota negara baru, di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Syafruddin saat ditemui di kantor Wapres RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

"Kita (KemenPAN-RB) sudah data, yang berada di kementerian lembaga dan badan badan itu yang di tingkat pusat itu jumlahnya 180 ribu ASN," ucap mantan wakapolri itu.

Baca: Tawarkan Properti di Ibu Kota Baru, Saham Agung Podomoro Melambung Pada Selasa Siang

Meski demikian, ia mengungkapkan, nantinya dari jumlah tersebut diperkirakan 30 persen ASN tidak ikut pindah, lantaran saat masa pemindahan yang direncanakan mulai 2024, 30 persen ASN dari jumlah itu akan memasuki masa pensiun.

"Mereka juga sebagian itu akan pensiun, paling tidak ada yang kena pensiun tahun ini, tahun depan atau nanti 2021 atau sampai 2024," kata dia.

Dirinya berharap, agar para ASN tidak perlu khawatir berlebih terkait pemindahan ke ibu kota baru ini.

Baca: Kecewa dengan Rio Reifan yang Terjerat Narkoba, Henny Mona Bingung dengan Rumah Tangganya

"Pemindahan ibu kota itu adalah niatan ya g baik, bagi sebuah bangsa yang mau maju. Yang kedua, mari kita berpikir begini, tidak ada satu pun negara di dunia ini manakala mengambil kebijakan akan membuat susah aparatnya, atau masyarakatnya. Pasti manfaatnya akan besar bagi siapapun. Khususnya ASN," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru berada di Kalimantan Timur tepatnya di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegera dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Jokowi menerangkan, perlu waktu sekitar 3 tahun untuk merampungkan kajian secara mendalam dan intensif untuk menentukan lokasi ibu kota baru ini, dalam konferensi pers pengumuman ibu kota baru di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2019).