TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan bahwa ibu kota baru yang baru saja dicanangkan Presiden Joko Widodo di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur tidak akan dibuatkan wilayah otonomi baru.

Tjahjo mengatakan ibu kota baru tersebut akan tetap menjadi bagian dari kedua kabupaten tersebut seperti ibu kota Malaysia saat ini Putrajaya dan Bumi Serpong Damai (BSD) di Kota Tangerang Selatan.

“Ibu kota baru nantinya tidak akan dibuat sebagai daerah otonomi baru, bukan dibuat menjadi kabupaten atau kotamadya sendiri. Konsepnya seperti Putrajaya di Malaysia atau kalau di tempat kita ada BSD,” ungkap Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Baca: Jika Ibu Kota Pindah ke Kalimantan, Jakarta Dikhawatirkan Sepi, Pusat Bisnis Bisa Pindah ke BSD City

Baca: Selain Indonesia, 12 Negara Ini Telah Sukses Pindahkan Ibu Kota Negaranya

Tjahjo menerangkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur nantinya tidak akan mengurangi peran penting Jakarta bagi Indonesia ke depan.

Ia mengatakan bahwa Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi bagi Indonesia.

“Pusat ekonomi akan tetap di Jakarta. Pemindahan ibu kota secara prinsip hanya memindahkan ibu kota pemerintahan, karena Jakarta sudah memiliki beban yang terlalu berat, masalah air bersih saja sudah menjadi masalah di sini,” pungkas Tjahjo.

Mengenal BSD City

Dikutip dari Wikipedia, Bumi Serpong Damai (BSD) atau BSD City  adalah salah satu kota terencana di Indonesia yang terletak di kecamatan Serpong, Tangerang Selatan.

Kota ini diresmikan pada 16 Januari 1984.

BSD City merupakan salah satu kota satelit dari Jakarta yang pada awalnya ditujukan untuk menjadi kota mandiri, di mana semua fasilitas disediakan di kota tersebut termasuk kawasan industri, perkantoran, perdagangan, pendidikan, wisata, sekaligus perumahan.

Kota dengan perencanaan teratur dengan jalan luas dan bersih dan tak ada kabel listrik bergelantungan.

BSD City kerap disebut sebagai kota moderen.

Perencana kota ini adalah Pasific Consultant International, Japan City Planning Inc, Nihon Architect Engineer and Consultant Inc, dan Doxiadis; dan developernya adalah Sinarmas Land, anak perusahaan dari kelompok perusahaan konglomerat di Indonesia, Sinarmas Group, yang bekerja di bidang properti.

Saat ini nama 'BSD' tidak mengacu ke sebuah singkatan, tetapi lebih berupa kata yang berdiri sendiri.

Kelompok Sinar Mas lebih mempolulerkan nama BSD City sebagai pembeda dari developer sebelumnya, dan juga menambahkan slogan "Big City.

Big Opportunity" untuk mempromosikan BSD City. Pada tahun 2005 kota ini telah memiliki 100.000 penduduk.

BSD City merupakan proyek kota terencana dengan total luas lahan terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 6.000 hektar.

Dalam total luas lahan yang maha luas ini, BSD City membagi tiga tahap pembangunan dari total luas lahan yang direncanakan. Tahap awal seluas 1.300 hektar.

Tahap kedua akan dikembangkan seluas 2.400 hektaree dan sisanya seluas 2.300 hektar. BSD City memiliki beberapa pusat perbelanjaan seperti BSD Plaza, ITC BSD, BSD Junction, Giant Hypermarket BSD, AEON Mall dan Teraskota.

Di sini juga beberapa tempat rekreasi menarik seperti OceanPark Water Adventure seluas 7,5 hektaree yang merupakan salah satu Thematic Waterpark terbesar di Asia Tenggara.

BSD City akan dihubungkan dengan 5 pintu tol, 2 diantaranya sudah dibuka sejak 1999.

Belajar dari Malaysia

Setidaknya Indonesia dapat belajar dari negara tetangganya Malaysia soal pemindahan ibu kota negara.

"Kita bisa belajar dari Malaysia dalam penyiapan wilayah Putrajaya sebagai pusat pemerintahan mereka," kata pengamat infrastruktur dari Universitas Indonesia Wicaksono Adi kepada KompasProperti seperti dikutip dari artikel Kompas.com  "Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Dapat Belajar dari Malaysia.

Tahun 1999 lalu, Pemerintah Malaysia berhasil memindahkan pusat pemerintahan mereka dari Kuala Lumpur ke Putrajaya.

Pemindahan tersebut berhasil menekan tingkat kemacetan di Kuala Lumpur, yang saat itu sedang menjadi pusat pertumbuhan infrastruktur.

Menurut Adi, untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, diperlukan infrastruktur dasar yang cukup, mulai dari jaringan jalan yang representatif, kesiapan air bersih dan pasokan listrik yang memadai.

Salah utama persoalan dasar yang terjadi di hampir seluruh wilayah Kalimantan yaitu ketersediaan air bersih.

Karena itu, pemerintah pusat perlu memperhatikan persoalan ini secara serius sebelum pemindahan itu direalisasikan.

"Sebagaimana Putrajaya dulu, enggak tanggung-tanggung ada instalasi tradisional seperti sumur bor, tetapi juga ada instalai modern pengelolaan air," kata dia.

"Baik itu air limbah, air hujan, maupun air sungai yang diolah sedemikian rupa menjadi air baku," lanjut dia.

Sementara itu, untuk menunjang pasokan listrik, ia menyarankan, agar pemerintah membangun power plant baru.

Dengan demikian, pasokan listrik dapat terjaga dan memadai.

Dikutip dari Wikipedia, nama Putrajaya  diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia yang pertama, Tunku Abdul Rahman Putra dan juga menjadi wilayah persekutuan Malaysia yang ketiga (2 wilayah lainnya adalah Kuala Lumpur dan Labuan).

Wilayah Putrajaya sekarang ini diambil dari Selangor sebesar 46 km² setelah dilakukan transaksi dengan pemerintah.

Kota ini terhubung dengan Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) serta Kuala Lumpur dengan KLIA Transit.

Letaknya ini juga berada dalam Multimedia Super Corridor, begitu juga dengan Cyberjaya yang terletak di barat Putrajaya. 

Baca Artikel Lengkap tentang Putrajaya di Kompasiana.com "Jakarta, Akankah Seperti Putrajaya?"