Apa Saja Risiko Bencana Alam di Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur? Ini Penjelasan BMKG

TRIBUNNEWS.COM - BMKG memberi penjelasan mengenai keputusan pemindahan ibu kota baru ke Pulau Kalimantan telah diumumkan Jokowi beberapa waktu lalu.

Penjelasan BMKG tersebut terkait beberapa alasan mengenai pemindahan ibu kota baru berlokasi di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Salah satu alasan pemindahan lokasi ibu kota baru di Kalimantan yaitu minimnya risiko bencana, menanggapi hal tersebut begini penjelasan dari BMKG.

Baca: Jadi Anggota DPRD DKI, Ini Fokus Hardiyanto Kenneth

Baca: Wujudkan Pengembangan UMKM Yang Tangguh dan Mandiri Melalui Penyaluran Dana Program Kemitraan

Tanggapan mengenai alasan tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Metodologi, Klimatologi dan Geofisika ( BMKG) Dwikorita Karnawati, Selasa (27/8/2019) yang dikutip dari Kompas.com.

Dwikorita menjelaskan, Pulau Kalimantan memiliki jarak yang lebih jauh dari zona megathrust.

Kemudian ia menambahkah Zona megathrust berada sekitar 250 km dari pantai Sumatera yang memanjang ke selatan Jawa, Nusa Tenggara sampai Papua bagian Selatan.

"Nah kalau itu yang kita sebut megathrust berarti jaraknya terhadap Jakarta itu kan lebih dekat daripada jarak megathrust terhadap Kalimantan Timur potensi ancamannya lebih jauh," kata Dwikorita di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dwikorita juga menjelaskan jika ancaman tsunami di Pulau Kalimantan hanya bersifat tsunami kiriman.

Selanjutnya ia juga mencontohkan dengan gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tenagh yang memiliki jarak dekat dengan pantai serta memiliki potensi terjadinya tsunami.

Dwikorita juga mengatakan, ancaman tsunami di Pulau Kalimantan sifatnya tsunami kiriman.

Baca: KPK Buka Pintu bagi Pansel Capim yang Ingin Dalami Rekam Jejak Para Calon

Baca: Tak Cuma Pendiri Komunitas Bumi Datar, Terkuak Pupung Sadili Jadi Relawan Jokowi di Pilpres 2019

Hal ini berbeda dengan Pulau Sulawesi khususnya Palu, Sulawesi Tengah yang memiliki jarak yang dekat dengan pantai dan pusat yang berpotensi terjadinya tsunami.

Ia juga menjelaskan sebelum tsunami kiriman itu datang, masyarakat di Kalimantan Timur bisa dievakuasi sehingga menjadi lebih aman.

"Tapi kalau di Kaltim, gempa dulu travel time-nya butuh waktu kurang lebih 20 menit. Jadi waktu 20 menit cukup untuk dilakukan evakuasi dengan sistem peringatan dini yang ada, artinya meski lebih aman tapi harus ada sistem peringatan dini tsunami, tapi memang jauh lebih aman," ujarnya.

Sebelum Jokowi memutuskan untuk pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur, pihak BMKG telah beberapa kali dimintai pendapat terkait rencana tersebut.

"Iya, kami diundang beberapa kali pertemuan. Dan setiap ada perkembangan kami laporkan, kan data itu saat pertemuan belum terjadi, begitu ada tambahan data, pembahasannya kan sudah bertahun-tahun sehingga data bertambah terus," pungkasnya.

Baca: Mentan RI Optimistis Sumsel Penyumbang Pangan Nomor Wahid Tahun 2021

Baca: Pengakuan Gibran Tentang Bisnisnya, Mulai Twitwar dengan Kaesang Hingga Tak Baper Pada Haters

Dibalik penjelasan dari Dwikorita terkait bencana di Kalimantan Timur, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Kalimantan, Daryono mengungkapkan beberapa potensi bencana yang ada di Kalimantan Timur.

Menurut Daryono, Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Kalimantan tidak sepenuhnya terbebas dari gempa.

Pihaknya bahkan menjelaskan ada 3 sesar yang terdeteksi di wilayah Kaltim.

"Secara geologi dan tektonik, di wilayah Provinsi Kaltim terdapat 3 struktur sesar sumber gempa, yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes," ujar Daryono saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/8/2019).

Lebih jauh lagi, BMKG menjelaskan, Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat terletak di Kabupaten Berau dan Kabupaten Kutai Timur. Sesar tersebut masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan.

Sebagai bukti, dalam peta seismisitas, terlihat 2 zona besar ini memiliki aktivitas kegempaan yang cukup tinggi dan membentuk klaster sebaran pusat gempa yang berarah ke barat sampai timur.

Wilayah Kalimantan Timur juga memiliki risiko rawan banjir.

Baca: Hakteknas 2019, BPPT Pamer Inovasi Pangan Pencegah Stunting

Baca: Tersangka Pembunuhan Ayah dan Anak Tersambar Api Saat Membakar Mobil

Hal itu terungkap dalam berita di Kompas.com pada 22 Agustus 2019.

Saat itu, Plh Kapusdatin BNPB Agus Wibowo menjelaskan, risiko rawan banjir tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi salah satu area ibu kota baru dan Kota Samarinda.

Lalu, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), risiko rawan banjir di wilayah ini terdapat di wilayah yang dekat dengan hulu daerah aliran sungai (DAS).

Selain dua potensi bencana tersebut,  disampaikan Kepala Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko, di Kalimantan Timur juga menyimpan potensi bencana lain, yakni kebakaran dan penggundulan hutan.

Disebutkan, lahan hijau di wilayah ini berkurang cukup signifikan.

Penggundulan hutan ini menyebabkan banyaknya banjir yang terjadi di Kaltim.

Potensi bencana lain adalah hutan di provinsi ini pun berkurang akibat pembakaran sehingga menyebabkan asap.

Sementara itu, pada 2018 BMKG mencatat wilayah Kaltim menjadi salah satu yang rawan bencana kebakaran hutan dan lahan.

(Tribunnews.com/Anugerah Tesa Aulia) (Kompas.com/Diamanty Meiliana)