Senada dengan Hinsa, di tempat yang sama, Ketua Bidang Keamanan Siber Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Eddy S. Jaya mengungkapkan bahwa keamanan dan ketahanan siber sangat berpengaruh kepada tingkat penetrasi pengguna internet.

"Penetrasi internet indonesia tidak bisa berkembang jika sangat high cost. Kita sangat mendukung RUU ini segera disahkan dengan harapan jika RUU ini disahkan pemerintah bisa berperan serta melaui BSSN untuk penyediaan peralatan keamanan bisa terjadi. Jika swasta harus melakukan investasi peralatan ekamanan siber akan sangat berat," ujar Eddy.

Meski begitu, Eddy memberi catatan agar setelah RUU KKS tersebut disahkan, BSSN sebagai pemgangku kepentingan bisa mengkoordinasikan para pihak terkait dan pelaku industri.

Dalam simposium CIIP-ID, para pembicara internasional juga turut mengomantari mengenai pentingnya regulasi keamanan siber.

Disampaikan Economic Officer - Embassy of USA, Tamra H Greig.

Dia mengatakan di berbagai negara terdapat regulasi dan secara khusus mengatur dunia Maya. Bagaimana ancaman dan dinamika di dalamnya bisa diatur dengan melibatkan berbagai stakeholder.

"Di AS kami punya berbagai regulasi siber dan setiap unit kerjanya dipimpin kepala eksekutif yang mengurusi berbagai sektor," kata Greig.

Rumania juga melakukan hal serupa. National Institute for R&D in Informatics (ICI) Rumania, Carmen Elena Cirnu, mengatakan pemerintah di sana memang mengatur ruang siber dengan regulasi.

Itu pun belum cukup karena terpenting setelah UU disahkan adalah implementasi yang efektif dan efisien.

"Karena kami prinsipnya adalah melindungi dan mengantisipasi," ujarnya.