Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Papua Kembali Rusuh, Legislator PKS: Pemerintah Gagal Tangani Indonesia Timur

Nasir Djamil mengatakan, pemerintah telah gagal menangani permasalahan yang ada di Indonesia bagian Timur.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Papua Kembali Rusuh, Legislator PKS: Pemerintah Gagal Tangani Indonesia Timur
TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS, Nasir Djamil. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI f-KS Nasir Djamil menyoroti situasi Papua yang kembali memanas.

Ia mengatakan, pemerintah telah gagal menangani permasalahan yang ada di Indonesia bagian Timur.

Apalagi, kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini menimbulkan korban jiwa dari aparat TNI.

"Bisa kita sayangkan memang dalam beberapa kerusuhan terjadi di Indonesia bagian timur bahkan menewaskan aparat TNI ini sebuah tamparan bagi kita terkait dengan seolah-olah kita tidak mampu mengelola Indonesia Timur," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Menurutnya, konflik yang tengah terjadi di bumi Cendrawasih tidak boleh dianggap enteng oleh pemerintah.

Sebab, isu Papua sangat rentan dimanfaatkan untuk dibawa ke dunia internasional.

Berita Rekomendasi

"Tentu saja situasi itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang di luar Indonesia untuk memecah belah bangsa Indonesia, apalagi mereka berusaha untuk memanas-manasi agar Papua keluar dari wilayah NKRI," pungkasnya.

Sebelumnya, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengkonfirmasi adanya enam anggota aparat keamanan yang menjadi korban kontak senjata di wilayah Deiyai, Papua, Rabu (28/8/2019). 

Dedi menyebut 1 anggota TNI Angkatan Darat gugur dalam kontak senjata tersebut. Sementara lima anggota Polri terluka akibat panah. 

"Satu anggota TNI AD gugur, ada tambahan 5 anggota Polri terluka (akibat) panah," ujar Dedi, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2019).

Ia menjelaskan, awal mula kontak senjata terjadi akibat unjuk rasa yang dilakukan 150 orang untuk meminta bupati setempat menandatangani persetujuan referendum. 

Saat itulah, tiba-tiba massa berjumlah ribuan datang dengan membawa senjata tajam dan menyerang aparat keamanan. 

Sementara itu, terkait adanya korban dari masyarakat sipil, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu mengaku berita tersebut belum dapat dikonfirmasi kebenarannya. 

Halaman
123
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas