Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tenaga Ahli Deputi IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ingin berkomunikasi dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait kebijakan perombakan jajaran yang ada di BUMN.

Istana, kata Ngabalin memiliki kepentingan untuk menjelaskan kepada publik terkait perombakan di perusahaan pelat merah tersebut.

"Nanti saya mau cek. Saya tadi berharap bisa berkomunikasi dengan Ibu Rini. Karena memang ini menjadi konsumsi dan kepentingan Istana menyampaikan kepada publik terkait perombakan direksi (BUMN)," tutur Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Ngabalin melanjutkan pihaknya ingin mengetahui apakah keputusan yang diambil Rini sebelum atau setelah ada imbauan Presiden Jokowi yang melarang anak buahnya merombak posisi Dirjen maupun Direksi BUMN hingga Oktober 2019.

Baca: Ternyata Rencana Jabar Pindah Ibu Kota ke Walini Wacana Lama, Sejak Zaman Ahmad Heryawan

Baca: Tanggapan Nitizen Culu Saat Kaesang Colek Jokowi Soal Cuitan Tengku Zul Pindah Ibukota dan China

Baca: Kronologi Aksi Labrak Nikita Mirzani Versi Melaney Ricardo, Sempat Ingin Batal Jadi Bintang Tamu

Baca: Tentara yang Tewas di Papua, dari SMP Hingga Lulus SMA Jualan Sayur di Pasar

Menurut Ngabalin, tidak mungkin Menteri Rini tidak mengikuti imbauan Presiden Jokowi sesuai dalam Sidang Kabinet beberapa waktu lalu.

"Tetapi saya percaya, tidak mungkin Menteri BUMN tidak sejalan dengan pernyataan Bapak Presiden, itu tidak mungkin," tegas Ngabalin.

Lebih lanjut Ngabalin juga menyayangkan sikap mantan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Suprajarto yang menolak pengangkatan sebagai direktur utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Ngabalin merasa tidak seharusnya Suprajarto menyampaikan ke publik soal penolakannya.

"Tapi itu tidak lazim dalam institusi kelembagaan BUMN, tidak lazim beliau menyampaikan pernyataan keluar," tambahnya.

Seperti diketahui, Suprajarto ditunjuk menjadi Dirut BTN menggantikan pejabat sebelumnya, Maryono.

Hal itu diputuskan Kementerian BUMN mewakili pemerintah selaku pemegang saham mayoritas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN.

Suprajarto menolak keputusan Rini, akhirnya dia mengundurkan diri sebagai pucuk pimpinan bank pelat merah.

Alasannya karena dia tidak pernah diajak bicara terkait keputusan tersebut.