TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Intelijen dari Universitas Indonesia, Stanislaus Riyanta, menilai pemerintah kurang maksimal dalam upaya melakukan deteksi dini dan cegah dini ancaman negara terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Menurut dia, situasi di Papua menjadi panas, bahkan hingga merambat ke kota-kota lain di luar pulau Papua, menunjukkan karena ada pengaruh dan campur tangan pihak tertentu yang sengaja membuat keruh Indonesia melalui isu Papua.

"Salah satu ancaman cukup serius yang perlu dideteksi dan dicegah sejak dini adalah campur aduknya kepentingan kelompok separatis di Papua dengan kelompok radikal ideologi, yang mempunyai kepentingan sama untuk melawan NKRI," kata Stanislaus Riyanta, saat dihubungi, Jumat (30/8/2019).

Baca: BMKG Maluku Catat Gempa Bumi M 5.1 Guncang Saumlaki Kepulauan Tanimbar Jumat Siang

Pada saat ini, dia melihat, sudah tampak adanya provokasi dari kelompok radikal ideologis kepada aparat keamanan untuk represif terhadap kelompok anti NKRI di Papua.

Dia menilai, kelompok radikal ideologis sengaja ingin membenturkan aparat keamanan dengan anti-NKRI, diduga untuk mendorong terjadinya konflik di Papua sehingga membuka peluang bagi kelompok radikal ideologis untuk menunjukkan eksistensinya.

Dia menegaskan, berbagai kasus unjuk rasa di berbagai kota di Indonesia terkait isu Papua yang hampir secara serentak terjadi tidak bisa hanya dianggap permasalahan karena faktor domestik.

Baca: Dewan Pers Sebut Pemblokiran Internet Justru Perburuk Situasi di Papua

Melihat fakta-fakta aksi yang terjadi maka mau tidak mau harus diakui telah terjadi pendadakan strategis yang cukup membuat pemerintah kerepotan dalam menangani isu Papua ini.

"Pendadakan startegis ini bisa terjadi karena fungsi deteksi dini dan cegah dini atas ancaman kurang maksimal," kata dia.

Baca: PMKRI Siap Fasilitasi Dialog Jakarta-Papua Agar Kekacauan Tak Berlarut-larut

Dia menyarankan, solusi supaya masalah ini tidak terjadi lagi adalah dengan meningkatkan peran intelijen agar mampu melakukan deteksi dini dan cegah dini ancaman negara.

"Jika perlu revitalisasi peran intelijen dapat dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi sekaligus bentuk ancaman yang asimetris," tambahnya.