TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai, keluarga Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid atau Gus Dur bisa menjadi juru runding atau mediator antara pemerintah dan masyarakat Papua.

Untuk itu, Beka menyebut, keluarga Gus Dur bisa menjadi pembuka pintu komunikasi pemerintah dan masyarakat Papua.

"saya kira bisa jadi keluarga Gus Dur, bagaimanapun juga keluarga Gus Dur masih sangat dihormati di Papua. Bisa saja keluarga Gus Dur diajukan sebagai juru runding atau kemudian negosiator, menjadi mediator antara pemerintah Jokowi dengan teman-teman di Papua, itu bagus juga," ujar Beka Ulung Hapsara di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

Beka pun menilai, sosok keluarga Gua Dur mampu berperan banyak dalam mensejahterakan masyarakat Papua.

Hal itu dilakukan melalui catatan-catatan khusus yang dibuat keluarga Gus Dur saat menerima masukan masyarakat Papua.

Baca: Komnas HAM Terus Investigasi dan Verifikasi Jumlah Korban Kerusuhan Papua

"Mungkin bisa jadi malah punya catatan khusus, oh ini ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sana," tambahnya.

Ia pun menyebut, sosok Almarhum Gus Dur memiliki peran yang sangat besar di Papau.

Terlebih, kata Beka, Gus Dur melakukan pendekatan secara linier, pendekatan budaya dan dialog terbuka untuk mencari masalah yang terjadi di Papua.

Maka dari itu, Beka mengusulkan agar keluarga Gus Dur mengambil peran dalam meredakan gejolak yang terjadi saat ini.

"Dengan jalan kebudayaan ini penting bagi temen-temen Papua sehingga bisa menerima, dan ada seperti titik balik. Jangan seperti sekarang ini ada kerusuhan, polisi dikirim, tetapi tidak pernah mengirim siapa melakukan dialog dengan kepala suku. Nah, itu saya kira penting," jelasnya.