“Pertemuan ini sangat bermanfaat bagi kita, kami ingin bekerja sama untuk mencipatkan situasi dan kondisi yang damai. Kami pagubuyan sudah lana di Papua, hidup di Papua makan di Papua, kita juga ingin kondisi yang aman dan damai jangan sampai terulang lagi apa yang sudah terjadi. Tapi mari kita sama sama seluruh pagiubuyan untuk menjaga kedamaian yang selama ini sudah terjalin dengan baik," katanya.

Hari ini kami juga meminta dukungan TNI Polri untuk menjaga kondisi kita sebagai mitra menjaga keamanan, kita juga merasa aman dengan kehadiran TNI dan Polri. Apalagi ada penambahan pasukan kita merasa lebih nyaman dan aman itu harapan kami,” kata dia.

Komnas HAM kirim tim lakukan investigasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan telah mengiri tim untuk menginvestigasi dan mengumpulkan data mengenai korban jiwa dari masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, investigasi dan pengumpulan data penting untuk mengusut kronologi yang terjadi di bumi cendrawasih itu.

Hal itu disampaikan Beka saat diskuai bertajuk 'Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua (2)' di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2019).

"Kami langsung menerjunkan tim yang terkait dengan kejadian di Papua dan sampai saat ini kami masih memverifikasi data terkait jumlah korban maupun kronologinya," kata Beka.

Menurut Beka, bahwa yang terjadi di Papua saat ini adalah akumulasi dari berbagai persoalan, dari berbagai perspektif, dan dari berbagai hal yang dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk ketidakadilan.

Baca: Menko Luhut: Pemerintah Dukung Angkutan Umum Listrik

Beka menambahkan, peristiwa di Papua harus bisa dibaca dalam pengertian yang lebih luas sehingga bisa menjawab persoalan ini menjadi lebih komprehensif.

"Saya kira patut untuk dijadikan pijakan bersama bagaimana menjawab persoalan di Papua," ujarnya.

Komnas HAM juga sudah terlebih dahulu menurunkan tim investigasi di Surabaya untuk mencari tahu sumber masalah di saat kejadian pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Hal itu dilakukan Komnas HAM, lanjut Beka, lantaran pentingnya menemukan siapapun yang bersalah secara hukum sebagai pemicu Papua menjadi bergejolak.

"Termasuk juga di dalamnya penegakkan hukum terhadap siapapun sebenernya yang bersalah dalam peristiwa itu karena peristiwa itu justru yang kemudian memicu respon besar-besaran di Papua," jelasnya.