Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Penasihat KPK: Tanggung Jawab 10 Nama Capim KPK Kini Berada di Tangan Presiden

Mohammad Tsani Annafari menilai tanggung jawab 10 nama Calon Pimpinan (Capim) KPK saat ini sudah berada di tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Penasihat KPK: Tanggung Jawab 10 Nama Capim KPK Kini Berada di Tangan Presiden
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Penasihat KPK, Mohammad Tsani Annafari, Kamis (4/7/2019) siang di Kantor Setneg, Jakarta Pusat. 

Dalam menyeleksi capim KPK, kata Jokowi, berbagai masukan dari masyarakat terhadap Pansel KPK diharapkan menjadi catatan dalam menyeleksi nama-nama capim KPK.

"Saya juga minta agar masukan dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberikan masukan, itu bisa menjadi catatan dalam rangka mengkoreksi apa yang telah dikerjakan oleh Pansel," tutur Jokowi.

Diketahui, 20 nama Capim KPK telah menjalani tahap akhir seleksi yakni tes kesehatan, wawancara, serta uji publik.

Baca: BREAKING NEWS: Muncul Semburan Api dari Atap, Pabrik Penggilingan Tebu di Blitar Ludes Terbakar

Kemudian, Pansel KPK memilih 10 nama untuk kemudian diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Setelah itu, Presiden menyerahkan 10 nama tersebut ke DPR untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Lima nama akan dipilih berdasarkan seleksi di DPR tersebut.

Ketua PBNU Ingatkan Jokowi

Ratusan masyarakat dari berbagai elemen masyarakat sipil yang berasal dari serikat buruh, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, seniman, pengajar hukum tata negara, pegiat anti korupsi, dan pegawai KPK berkumpul di depan panggung yang dibuat di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Jumat (30/8/2019).

BERITA REKOMENDASI

Sambil membawa berbagai poster yang menyerukan penolakan terhadap Calon Pimpinan KPK yang memiliki rekam jejak bermasalah, mereka mendengarkan grup band asal Jakarta Efek Rumah Kaca.

Poster-poster tersebut di antaranya bertuliskan "Selamatkan KPK", "Kawal Capim KPK", "Pro Koruptor Dilarang Masuk", "70 ribu orang minta coret Capim KPK bermasalah", "Anti OTT Dilarang Masuk", "Zona KPK, Kucing Kurap Dilarang Masuk".

Baca: ‎Ibunda SBY Meninggal Dunia di RS Mitra Keluarga Cibubur, Akan Disemayamkan di Cikeas

Baca: Hindari Konflik Horizontal Pascarusuh, Aparat TNI-Polri Patroli Besar-besaran di Jayapura

Baca: ‎Jokowi Panggil Sejumlah Menteri Malam-malam Gelar Rapat Terbatas Bahas Gejolak di Papua

Baca: Direktur Ducati Puji Marc Marquez yang Tampil Konsisten bersama Honda

Usai penampilan terakhir dari Grup Band Efek Rumah Kaca, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj naik ke atas panggung dan menyampaikan orasinya.

Ia meminta Presiden Joko Widodo menyodorkan 10 nama Capim KPK yang tidak memiliki beban masa lalu.

Ia juga meminta Presiden menyodorkan nama-nama yang berkualitas, mengemban amanat, jujur, bersih, dan bebas rasuah.


"Kami seluruh rakyat Indonesia, Nahdlatul Ulama dan semuanya di belakang Pak Jokowi dalam membangun pemerintah yang bersih dan bebas rasuah. Kami harap Pak Presiden menghadiahkan 10 kandidat Capim KPK ke DPR RI yang baik, berkualitas, tidak punya latar belakang diragukan. Harus 10 orang yang tidak diragukan, mengemban amanat, betul-betul yang bisa dipercaya mengemban amanat yang sangat mulia ini," kata Said.

Ia pun mengingatkan Jokowi apabila ia salah memilih nama, hal itu akan berdampak negatif baik kepada masyarakat maupun kepada diri Jokowi sendiri.

"Jangan Presiden salah pilih dan berdampak negatif kepada Bapak Jokowi sendiri. Kita minta dan harapkan kepada Pak Jokowi pilih 10 orang yang akan diserahkan ke DPR yang jujur dan tidak ada beban dan latar belakang yang membebani mereka," kata Said.

Tidak hanya itu, ia berharap kepada pimpinan KPK selanjutnya agar menangkap koruptor-koruptor besar dan kelas kakap yang merugikan masyarakat Indonesia.

"Saya harapkan kepada Pimpinan KPK mendatang agar memberikan harapan san kepuasan kepada masyarakat agar yang ditangkap itu yang besar-besar. Jangan hanya yang receh-receh. Tangkap yang gajah. Bukan berarti saya mentolerir korupsi. Tapi kalau KPK hanya menangkap yang kecil kredibilitas KPK akan berkurang. Seandainya KPK menangkap yang lebih besar maka akan mendapat dukungan yang semakin besar dari masyarakat," kata Said.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas