Amien Rais Tolak Pemindahan Ibu Kota, PKB: Apa yang Dilakukan Jokowi Tidak Pernah Didukung
pemindahan Ibu kota akan membawa dan membuka serta menumbuhkan ruang-ruang ekonomi baru ke Indonesia timur
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sanusi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengecam pernyataan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota negara bisa mempercepat pengambilalihan kedaulatan RI oleh Tiongkok.
"Kita mengetahui memang pak Amien Rais selama ini senantiasa berbeda dengan pak Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah didukung dan disetujui, bahkan Amien Rais cenderung berbeda," tegas mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Selasa (3/9/2019).
Anggota DPR RI ini juga tidak setuju, ketika Amien Rais menyatakan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pemindahaan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Ini menunjukkan pernyataan ini disampaikan hanya karena tidak setuju. Karena tidak senang. Bukan pada faktor objektifnya," ujar Kading.
Dia menjelaskan pemindahan Ibu kota akan membawa dan membuka serta menumbuhkan ruang-ruang ekonomi baru ke Indonesia timur.
Pemindahan ibu kota pemerintahan juga akan membawa pembangunan dan pemerataan di segala bidang di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia Timur.
"Dari yang disampaikan Presiden, tujuan yang paling utama pemindahan ibu kota ini ada pembangunan dan pemerataan terjadi di Indonesia. Indonesiasentris," jelasnya.
Jokowi menyebut ibu kota baru Indonesia berada di sebagian kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dia melihat lokasi dan posisi ibu Kota baru itu begitu strategis, yakni berada di tengah-tengah Indonesia.
Karena itu akan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Khususnya di daerah timur Indonesia.
Begitu juga dengan posisi kemaritiman juga akan berkembang di sana.
Dengan demikian kesenjangan (gap) pembangunan dan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa bisa diatasi.
Pun rasio ketimpangan (gini ratio) juga akan bisa diperbaiki ketika ibu kota pemerintahan ini dipindahkan ke Kaltim.
Apalagi dia menjelaskan, bersama pemindahan ibu kota, pemerintah juga melansir 10 kota metropolitan baru.
