Amien Rais Tolak Pemindahan Ibu Kota, PKB: Apa yang Dilakukan Jokowi Tidak Pernah Didukung
pemindahan Ibu kota akan membawa dan membuka serta menumbuhkan ruang-ruang ekonomi baru ke Indonesia timur
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Sanusi
Dari forum itu juga, ia pun mengajak tamu yang hadir untuk bersepakat pemindahan ibu kota dinilai tak perlu dan harus dibatalkan.
"Kita orang melayu tanpa ada basa basi. Menurut saya sudahlah sudah cukup dari semua argumen ini. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi Insya Allah lewat seperti (forum seminar) rencana itu bisa batal, seperti saat menolak reklamasi teluk Jakarta," kata dia.
Bahkan ia menyebut, ada campur tangan asing dalam keputusan pemindahaan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni melanggengkan misi negara tirai bambu untuk menguasai dunia.
"Sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan menunggu studi Bappenas tapi studi Beijing. Jadi anda lihat lautan sebelah Kaltim itu kalau terus ke utara memang sampe ke Laut Cina Selatan dan sampai ke Laut China. Mereka punya one belt one route, jalan sutra darat jalan sutra laut," jelasnya.
Dalam sesi seminar 'Menyoal Pemindahan Ibu Kota', ia berkali-kali menyebut negara tirai bambu.
"Jadi saya pikir ini ibu kota itu (yang baru) mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China," ujarnya.
Mantan ketua MPR RI ini lebih jauh menyebut, kajian tentang ibu kota negara baru itu berasal pula dari China bukan dari Bappenas.
"Sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing," kata Amien.
Ia pun meminta Presiden Jokowi membatalkan keputusan itu, meski pemerintah tengah melakukan kajian dari segala aspek tentang ibu kota negara baru.
"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain (pindah ibu kota). Jadi dibatalkan, selesai," ujarnya.
Pada Senin pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, di sebagian Kabupaten Samboja dan sebagian kabupaten Penajam Paser Utara.
Sejumlah pertimbangan dilalui pemerintah seperti kajian bencana, kelengkapan fasilitas infrastruktur, maupun ketersediaan lahan.
Bappenas menyebut untuk pemindahan dan pembangunan wilayah ibu kota baru selama 5 tahun, dibutuhkan dana hingga 466 Triliun, dengan skema pembiayaan kerja sama dengan pihak swasta dan mengambil bagian sedikit dari APBN.
