TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengecam pernyataan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menyebut pemindahan ibu kota negara bisa mempercepat pengambilalihan kedaulatan RI oleh Tiongkok.

"Kita mengetahui memang pak Amien Rais selama ini senantiasa berbeda dengan pak Jokowi. Jadi apapun yang dilakukan pak Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah didukung dan disetujui, bahkan Amien Rais cenderung berbeda," tegas mantan Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf Amin, Selasa (3/9/2019).

Anggota DPR RI ini juga tidak setuju, ketika Amien Rais menyatakan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya pemindahaan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Ini menunjukkan pernyataan ini disampaikan hanya karena tidak setuju. Karena tidak senang. Bukan pada faktor objektifnya," ujar Kading.

Dia menjelaskan pemindahan Ibu kota akan membawa dan membuka serta menumbuhkan ruang-ruang ekonomi baru ke Indonesia timur.

Pemindahan ibu kota pemerintahan juga akan membawa pembangunan dan pemerataan di segala bidang di seluruh Indonesia, khususnya Indonesia Timur.

"Dari yang disampaikan Presiden, tujuan yang paling utama pemindahan ibu kota ini ada pembangunan dan pemerataan terjadi di Indonesia. Indonesiasentris," jelasnya.

Jokowi menyebut ibu kota baru Indonesia berada di sebagian kabupaten Penajam Utara dan sebagian Kutai Kartanegara, di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dia melihat lokasi dan posisi ibu Kota baru itu begitu strategis, yakni berada di tengah-tengah Indonesia.

Karena itu akan menjadi pusat-pusat baru pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya. Khususnya di daerah timur Indonesia.

Begitu juga dengan posisi kemaritiman juga akan berkembang di sana.

Dengan demikian kesenjangan (gap) pembangunan dan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa bisa diatasi.

Pun rasio ketimpangan (gini ratio) juga akan bisa diperbaiki ketika ibu kota pemerintahan ini dipindahkan ke Kaltim.

Apalagi dia menjelaskan, bersama pemindahan ibu kota, pemerintah juga melansir 10 kota metropolitan baru.

"Jadi memang niatnya pemerintah adalah mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi, sosial, budaya di masyarakat di luar Jakarta," tegasnya.

Selain juga masalah-masalah Jakarta akan bisa diurai, misalnya, soal kemacetan.

Sejarah Akan Mencatat Prestasi Jokowi

Sebelumnya Anggota DPR RI ini juga mengatakan, sejarah akan mencatat prestasi Jokowi kepada bangsa ini.

Karena Jokowi berhasilkan meninggalkan legacy yang luar biasa bagi generasi bangsa.

"Yang didapat pak Jokowi jika ini sukses adalah legacy, prestasi. Sejarah akan mencatatnya," jelasnya.

Untuk itu pemerintah didorong fokus untuk memindahkan Ibu Kota.

Selain juga, seluruh komponen masyarakat wajib hukumnya untuk mendukumng ini.

"Insya Allah ini akan berhasil. Dukungan dari semua lapisan masyarakat itu sangat penting," ucapnya.

Kata Amien Rais Pemindahan Ibu Kota

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyelipkan pesan kepada Presiden Jokowi, saat berkumpul bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli di seminar "Menyoal Pemindahan Ibu Kota", di kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Ia yang hadir dan didapuk menjadi keynote speech pada seminar itu menuturkan, Jokowi harus membatalkan keputusan pemindahan ibu kota itu.

"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain (pindah ibu kota). Jadi dibatalkan, selesai," ujarnya.

Meski pemerintah telah meninjau dari berbagai aspek, mantan ketua MPR RI ini menuturkan, hal itu tak menguatkan urgensi pemindahan ibu kota negara, tetapi memberi kerugian bangsa.

Dari forum itu juga, ia pun mengajak tamu yang hadir untuk bersepakat pemindahan ibu kota dinilai tak perlu dan harus dibatalkan.

"Kita orang melayu tanpa ada basa basi. Menurut saya sudahlah sudah cukup dari semua argumen ini. Lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jadi Insya Allah lewat seperti (forum seminar) rencana itu bisa batal, seperti saat menolak reklamasi teluk Jakarta," kata dia.

Bahkan ia menyebut, ada campur tangan asing dalam keputusan pemindahaan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, yakni melanggengkan misi negara tirai bambu untuk menguasai dunia.

"Sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan menunggu studi Bappenas tapi studi Beijing. Jadi anda lihat lautan sebelah Kaltim itu kalau terus ke utara memang sampe ke Laut Cina Selatan dan sampai ke Laut China. Mereka punya one belt one route, jalan sutra darat jalan sutra laut," jelasnya.

Dalam sesi seminar 'Menyoal Pemindahan Ibu Kota', ia berkali-kali menyebut negara tirai bambu.

"Jadi saya pikir ini ibu kota itu (yang baru) mempercepat pengambilalihan kedaulatan oleh Republik Rakyat China," ujarnya.

Mantan ketua MPR RI ini lebih jauh menyebut, kajian tentang ibu kota negara baru itu berasal pula dari China bukan dari Bappenas.

"Sesungguhnya pemindahan ibu kota ini bukan menunggu studi Bapennas tapi studi Beijing," kata Amien.

Ia pun meminta Presiden Jokowi membatalkan keputusan itu, meski pemerintah tengah melakukan kajian dari segala aspek tentang ibu kota negara baru.

"Jadi pesan kita dari ruang ini kepada Pak Jokowi, tentu enggak usah basa-basi ditinjau kembali dan lain-lain (pindah ibu kota). Jadi dibatalkan, selesai," ujarnya.

Pada Senin pekan lalu, Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, di sebagian Kabupaten Samboja dan sebagian kabupaten Penajam Paser Utara.

Sejumlah pertimbangan dilalui pemerintah seperti kajian bencana, kelengkapan fasilitas infrastruktur, maupun ketersediaan lahan.

Bappenas menyebut untuk pemindahan dan pembangunan wilayah ibu kota baru selama 5 tahun, dibutuhkan dana hingga 466 Triliun, dengan skema pembiayaan kerja sama dengan pihak swasta dan mengambil bagian sedikit dari APBN.