Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, John Siffy Mirin meminta pemerintah untuk tidak memblokir akses internet di Papua menyusul situasi di bumi Cendrawasih.

Politikus asal Papua ini mengatakan perlu pendekatan kemanusiaan untuk meredakan ketegangan yang sedang terjadi di Papua.

"Jadi saya minta tidak perlu lagi blokir jaringan internet," kata John Siffy Mirin di Ruang Fraksi PAN DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca: Iwan Jadi Korban Kecelakaan Tol Cipularang, Meninggal saat Cari Uang untuk Beli Sepatu Anak

Selain pendekatan kemanusiaan, John juga mengingatkan semua pihak untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan ketegangan.

Sebab, awal dari gejolak kerusuhan di Papua dinilainya karena tindakan oknum yang berlaku rasis kepada mahasiswa Papua.

Baca: Bojan Malisic Pastikan Dirinya Jadi Pemain Rival Persib di Putaran Kedua Liga 1 2019

"Tidak perlu menyudutkan rakyat Papua, rakyat Papua itu orang yang sopan santun, tidak pernah dalam demo membunuh orang Papua. Mereka itu demo aman-aman saja, tidak ada penyerangan terhadap manusia. Jadi mari kita membangun sama-sama tidak perlu lagi emosional," katanya.

5 September

Menkopolhukam Wiranto mewakili pemerintah memohon maaf terkait pembatasan akses layanan data internet di Papua.

Menurutnya, internet akan kembali beroperasi normal pada Kamis (5/9), apabila situasi kondusif tetap terjaga hingga hari tersebut.

"Maka sesuai dengan UU yang ada kita mohon maaf masyarakat sebagian daerah kita lemotkan dulu. Kapan ini dicabut? Saya katakan kalau ada laporan di sana sudah kondusif sudah berkurang hasutan hoaks, detik itu juga kita akan cabut," ujar Wiranto, di Ruang Media Center Kemenkopolhukam, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Baca: Mampir ke Yogyakarta, Lee Seung Gi Sempatkan Beli Jajanan Pasar di Pinggir Jalan

Baca: 3 Hal yang Perlu Diperhatikan Ketika Menjadi Mahasiswa Perantau, Cukup Ampuh

Baca: Bea Cukai Bogor Dekatkan Layanan dengan Pengguna lewat Mal Pelayanan Publik

Ia mengatakan sudah berkoordinasi dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Kepala BIN Jenderal (Purn) Budi Gunawan apabila memang pembatasan akses internet dapat dicabut.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, sudah terdapat penurunan signifikan terhadap jumlah hoaks atau hasutan. Namun demikian, hoaks itu masih ada.

"Hasutan sudah hampir nggak ada. Tone-nya sudah positif. Hoaksnya 10 persen, yang positif 90. Kondisi daerah kan sudah stabil," ucapnya.

Mantan Panglima ABRI itu pun memastikan pihaknya akan mengamati kondisi di lokasi untuk dalam beberapa hari ke depan.

Nantinya, lanjut dia, apabila situasi kondusif ini berlangsung hingga Kamis (5/9) maka layanan data internet akan kembali dinormalkan.

"Tetapi dari informasi yang kita dapa, dari analisis keamanan. Kita masih butuh waktu sebentar aja. Jadi tanggal 5 (September) nanti kalau keadaan betul- betul kondusif kita buka kembali," tandasnya.