Respons Mendagri Sikapi Wacana Pemindahan Ibu Kota Jawa Barat
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tidak mempermasalahkan muncul usulan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat dari Kota Bandung.
Penulis:
Theresia Felisiani
Editor:
Adi Suhendi
Rencana ini merupakan kesepakatan Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat.
Wacana tersebut tercetus saat Ridwan Kamil menggelar rapat pembahasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat bersama Pansus VII awal pekan lalu.
Mengutip Kompas.com, hal ini disampaikan saat Ridwan Kamil berada di Gedung Sate, Jalan Diponegoro pada Kamis (29/8/2019).
"Kemarin RTRW Jabar sudah disahkan untuk sampai 2029. Di dalamnya Rebana sudah masuk kan, penataan jalur transportasi sudah masuk, termasuk persetujuan wacana pusat pemerintahan untuk dikaji dulu di beberapa lokasi," ujar Emil, sapaan akrabnya.
Baca: Pemprov Jabar Juga Ingin Pindahkan Ibu Kota Provinsi dari Bandung, Begini Alasan Ridwan Kamil
Dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber berikut fakta rencana pemindahan Ibu Kota Jawa Barat:
1. Alasan pemindahan ibu kota Jabar
Mengutip Tribun Jabar, rencana pemindahan ibu kota Jabar dari Kota Bandung akan dimulai dalam enam bulan ke depan.
Menurut Emil, rencana ini sudah diatur dalam RTRW Jabar yang disahkan bersama DPRD Jabar pada Rabu (28/8/2019) malam.
Lebih lanjut, terkait alasan pemindahan ini Ridwan Kamil berpendapat, Kota Bandung sama dengan Jakarta yang sudah terlalu padat untuk ukuran ibu kota provinsi.
"Sudah tidak cocok lagi menjadi pusat pemerintahan karena contohnya, kantor pemerintahan menyebar. Kajian akan dilaksanakan dalam enam bulan ke depan," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kamis (29/8/2019).
Menurutnya, terpisahnya kantor pemerintahan Pemprov Jawa Barat di berbagai sudut di Kota Bandung membuat roda pemerintahan tidak produktif.
Hal ini akhirnya membutuhkan mobilitas tinggi yang juga memakan waktu.
Menurutnya, semua kemungkinan terkait perpindahan ibu kota Provinsi Jawa Barat butuh kajian yang mendalam.
Pihaknya akan menilai lokasi yang minim risiko.
Risiko yang dimaksud mulai dari masalah aksesibilitas, perekonomian, ketersediaan air, dan lain-lain.
Baca tanpa iklan