Wajib Lapor LHKPN, Anggota DPR Seyogyanya Jadi Contoh Ketaatan Hukum
Dia menegaskan, laporan LHKPN memang dapat menjadi pijakan menekan angka korupsi di legislatif, khususnya sebagai pencegahan.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Tribunnews/Irwan Rismawan
Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar bersama 8 caleg DPRD DKI Jakarta dari PSI memberikan keterangan kepada wartawan seusai melakukan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/5/2019). Dalam keterangannya, seluruh kader PSI yang akan duduk menjadi anggota dewan diwajibkan melaporkan LHKPN secara bertahap ke KPK. Tribunnews/Irwan Rismawan
3. PDIP (55%)
Jumlah calon terpilih: 128
Telah menyerahkan: 71
Belum menyerahkan: 57
4. Golkar (100%)
Jumlah calon terpilih: 85
Telah menyerahkan: 85
Belum menyerahkan: 0
5. NasDem (93%)
Jumlah calon terpilih: 59
Telah menyerahkan: 55
Belum menyerahkan: 4
6. PKS (96%)
Jumlah calon terpilih: 50
Telah menyerahkan: 48
Belum menyerahkan: 2
7. PPP (100%)
Jumlah calon terpilih: 19
Telah menyerahkan: 19
Belum menyerahkan: 0
8. PAN (100%)
Jumlah calon terpilih: 44
Telah menyerahkan: 44
Belum menyerahkan: 0
9. Demokrat (85%)
Jumlah calon terpilih: 54
Telah menyerahkan: 46
Belum menyerahkan: 8.(*)
Berita Rekomendasi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.