Profil Gubernur Maluku Murad Ismail yang menyatakan perang pada Menteri Susi Pudjiastuti.

TRIBUNNEWS.COM - Siapakah Murad Ismail? Gubernur Maluku yang menyatakan perang pada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Simak profil Gubernur Maluku Murad Ismail yang menyatakan perang pada Menteri Susi terkait kebijakan moratorium.

Pernyataan perang Murad terhadap Susi disampaikan saat acara pengambilan sumpah dan pelantikan jabatan sekretaris daerah Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon pada Senin (2/9/2019).

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” tegas Murad, seperti dilansir Kompas.com.

Baca: Gubernur Maluku Nyatakan Perang pada Menteri Susi, Merasa Kesal hingga Mendagri Tak Masalah

Baca: Kompak, Begini Reaksi Menteri Sri Mulyani dan Susi Pudjiastuti Saat Disuguhi Air dalam Botol Plastik

Murad Ismail merasa kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi Pudjiastuti merugikan masyarakat Maluku.

Tercatat, sebanyak 1.600 kapal berada di Laut Aru sejak adanya moratorium itu.

Namun, tidak ada satupun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, menurut Murad setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafuru untuk diekspor.

“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ungkap Murad Ismail.

Lebih lanjut, Murad mengatakan aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku karena nelayan setempat tidak diperbolehkan menangkap ikan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” tandas dia.

Siapakah Murad Ismail?

Murad Ismail yang lahir di Ambon pada 11 September 1961 merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri.

Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

Baca: Gubernur Maluku Tantang Perang ke Menteri Susi Pudjiastuti, Ini Masalahnya

Baca: Siap Perjuangkan Keadilan bagi Provinsi Maluku untuk Pengelolaan Hasil Sumberdaya Alam

Dilansir Kompas.com, Murad Ismail yang berpasangan dengan Barnabas Orno terpilih sebagai Gubernur Maluku lewat Pilgub Maluku.

Ia mengalahkan pasangan petahana Said Assagaff-Anderuas Rentanubun dan Herman Adrian Koedoeboen-Abdullah Vanath.

Saat Pilgub Maluku 2018, Murad diusung koalisi PDI-P, Gerindra, Nasdem, PKB, Hanura, PKPI, PAN, dan PPP.

Tak hanya menjadi Gubernur Maluku, Murad Ismail juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Maluku.

Murad resmi menjadi Ketua DPD PDIP Maluku setelah dilantik Ketua Bidang Kehormatan Partai DPP PDIP, Komarudin Watubun di Baileo Siwalima, Karang Panjang, Ambon pada 21 Juli 2019 lalu.

Mengutip dari Wikipedia, Murad Ismail lulus dari AKPOL pada 1985.

Ia kemudian melanjutkan ke Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulus pada 1994.

Setelahnya, Murad melanjutkan pendidikan Sespim, lulus pada 1999 dan terakhir di Sespimti dan lulus pada 2010.

Tak hanya itu, Murad Ismail juga pernah menempuh pendidikan kejuruan di PA Daspa Brimob, PA Das Reserse, dan Assesment Pati Polri.

Tanggapan Mendagri

Baca: Gubernur Maluku Nayatakan Perang ke Menteri Susi Terkait Moratorium yang Dinilai Rugikan Maluku

Baca: Info BMKG: Gempa Bumi M 3.0 Guncang Tenggara Obi, Maluku Utara, Selasa (03/9/2019) Siang

Terkait pernyataan perang Gubernur Maluku terhadap Susi Pudjiastuti, Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan Murad Ismail.

Dilansir Kompas.com, Tjahjo menilai, Murad sebagai kepala daerah berhak mengajukan protes jika memang merasa kebijakan Susi merugikan masyarakat di wilayahnya.

Ia mengatakan tidak ada masalah dengan pernyataan Murad terhadap Susi.

"Kalau ada kementerian mengeluarkan aturan yang menurut Gubernur sebagai penguasa wilayah tidak sinkron dengan situasi kondisi daerah dan masyarakat, ya silakan mengajukan keberatan."

"Menurut saya tidak ada masalah," terang Tjahjo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

"Saya kira diskresi kepala daerah penting dalam hal yang mungkin memang ada keputusan yang tak sesuai kondisi geografis, tantangan dan masalah yang dihadapi oleh daerah," tambah dia.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo menyebutkan belum mengetahui secara detail seperti apa kebijakan moratorium Susi Pudjiastuti yang diprotes Murad Ismail.

Meski begitu, Tjahjo mengaku ia mendapat keluhan dari para bupati di wilayah Maluku terkait kinerja Susi.

"Memang sebelumnya jauh sebelum Pak Murad Ismail menyatakan keberatan, memang ada beberapa bupati di provinsi Maluku yang juga merasa keberatan."

"Saya bilang silakan dikoordinasikan dengan Pak Gubernur sebagai penguasa wilayah. Itu saja," tutur Tjahjo.

Baca: Susi Pudjiastuti Jengkel Banyak Orang Selalu Bilang Tenggelamin, Tenggelamin

Baca: Susi Pudjiastuti Ceritakan Julukan yang Diberikan Sri Mulyani Padanya: Tukang Labrak dan Pukul!

Ia juga tidak mempermasalahkan langkah Murad Ismail memilih mempublikasikan masalah ini.

Tjahjo yakin Murad Ismail sudah menyampaikan keberatannya langsung pada Susi Pudjiastuti.

"Kan sekarang komunikasi sudah semakin luas, bisa dengan media, dengan telepon, video conference semua bisa," ucap Tjahjo.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W, Kompas.com/Rahmat Rahman Patty/Ihsanuddin)