TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Kali ini telah dilangsungkan Forum Diskusi Grup mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau yang biasa disingkat RZMP3K yang dilaksanakan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada Kamis (5/9/2019).

Saat ini Kalimantan Timur sedang mengodok mengenai RZMP3K, yang sebelumnya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur berkeinginan agar segera ada Peraturan Daerah tentang RZMP3K.

Saat ditemui Tribunkaltim.co, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, Riza Indra Riadi, ungkapkan, sejauh ini sudah dikonsutlasikan ke publik, sebanyak 31 pasal, yang nantinya dikoreksi oleh pemerintah pusat.

Kemudian dilanjutkan lagi dengan sosialisasi peta dan masukan dari masyarakat seperti lembaga sosial masyarakat, nelayan dan pihak terkait.

"Yang ini masih 30 pasal dari total 31 pasal. Satu pasal tinggal dari KKP. Yang jelas konsultasi publik ini keluarannya adalah penyempurnaan dari konsep yang sudah kita susun," ujarnya.

Mengenai RZWP3K tentu bagi Kalimantan Timur jadi hal yang pokok sebab Kalimantan Timur secara geografis di titik garis pantai, sebagian besar kabupaten dan kota dekat dengan perairan laut, kecuali Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan Samarinda.

Apalagi yang jadi sorotan soal lingkungan hidup wilayah perairan seperti Teluk Balikpapan, namun pihaknya selalu terbuka terhadap kritikan dan masukan terkait RZWP3K ini.

"Yang menjadi catatan itu soal usulan wilayah konservasi. Ini banyak menjadi catatan. Kita welcome saja sepanjang itu tidak bertentangan dengan tata ruang yang ada," katanya.

Terhadap Forum Diskusi Grup RZWP3K, Kalimantan Timur, kalangan pegiat lingkungan dari Forum Teluk Balikpapan angkat bicara.

“Bekerjalah lebih serius sebelum tergesa-gesa Menetapkan Perda RZWP3K Kaltim,” ujar Husain Suwarno kepada Tribunkaltim.co, menjelaskan soal diksusi bahasan RZWP3K di Samarinda, Kalimantan Timur.

Mengenai jalannya diskusi RZWP3K tersebut, Forum Teluk Balikpapan memberikan sikap.

Baca berita selengkapnya di >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>