Baca: ICW: RUU KPK Upaya Pelumpuhan KPK, Presiden Jokowi Sebaiknya Menolak Tegas

Erwin Natosmal menilai, publik lagi menantikan sikap tegas Presiden Jokowi untuk tidak mengirimkan surat presiden (surpres) terkait Revisi Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

"Presiden cukup memberikan statement ke publik bahwa mereka tidak akan memberikan surpres sampai mendapat catatan dan masukan yang komprehensif dari banyak pihak yang independen," tegasnya kepada Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019).

Sebelum menyatakan sikapnya itu, alangkah baik jika presiden meminta masukan dari pihak-pihak yang relatif independen dan tidak punya kepentingan apapun mendapatkan masukan yang lebih jernih mengenai revisi UU KPK.

Hal senada juga disuarakan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Anggota Formappi, Lucius Karus berpendapat, saat ini Jokowi memiliki alasan kuat untuk tidak menyetujui pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Menurut Lucius, berbagai penolakan dari masyarakat sipil dan pegiat antikorupsi dapat menjadi alasan Presiden Jokowi tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR.

Sebab Surpres menjadi dasar dimulainya pembahasan revisi UU KPK.

"Saya kira penolakan masyarakat atas rencana merevisi UU KPK sudah seharusnya jadi alasan bagi Presiden untuk tidak mengeluarkan Surpres tersebut," ujar Lucius.

Seperti diketahui rencana revisi UU KPK sempat mencuat pada 2017 lalu. Namun rencana tersebut ditunda karena mendapat penolakan keras dari kalangan masyarat sipil pegiat antikorupsi.

Mereka menilai poin-poin perubahan dalam UU tersebut akan melemahkan KPK.

Revisi UU KPK kembali mencuat dan disepakati dalam Rapat Paripurna pada Kamis (5/9/2019). Semua fraksi di DPR menyetujui revisi UU KPK. 

Sebelumnya diberitakan pula, Jokowi telah membaca draft revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi pun meminta Yasonna untuk mempelajari naskah revisi UU KPK yang diusulkan DPR.