TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Alpha Research Database & Penulis Buku "Freeport : Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara" Ferdy Hasiman mengatakan alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di Papua sangatlah besar.

"Dana itu mencakup dana perimbangan (Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus) dan dana otonomi khusus," ujar Ferdy pada diskusi di Jakarta, Rabu (11/9/2019.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Keuangan Negara (BPK/2017), total dana perimbangan untuk provinsi Papua sebesar Rp 3,7 triliun dan dana otonomi khusus sebesar Rp 8.2 triliun.

Dengan demikian, kata dia, total pendapatan pemerintah provinsi Papua dari transfer pusat tahun 2017 sebesar Rp 11.9 triliun.

"Namun, dana sebesar itu gagal mengangkat kesejahteraan rakyat Papua," ujar Ferdy.

Namun, menurut dia, dana sebesar itu ternyata tak bisa membantu warga Papua sejahtera.

"Yang menikmati keuangan dari dana perimbangan dan otsus, hanya elit-elit dan birokrat Papua," ujar Ferdy.

Angka kemiskinan Papua dalam lima tahun belakangan tidak pernah beranjak naik.

Per September 2016 sebesar 28.54, tahun 2017 turun sedikit sebesar 27, 62 persen dan tahun 2018 sebesar 27.74 persen. (BPS: 2019).

Data-data itu menunjukan bahwa angka kemiskinan di provinsi Papua paling tinggi dari 34 provinsi di Indonesia, di belakang Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Angka kemiskinan itu sejajar dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua.

Terhitung sejak tahun 2013-2019, IPM Papua tidak bergerak dan selalu konsisten di angka 34.

"Angka IPM ini berbanding lurus dengan buruknya angka kesahatan, pendidikan, buta huruf dan standar hidup," ujar Ferdy.

Ketimpangan itu bisa dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) per septermber 2017 sebesar 1.93 persen dan 2018 sebesar 1.82 persen dari rata-rata nasional sebesar 0.43 (2017) dan 0,41 persen (2018).