"Hal itu terjadi karena dana dari Jakarta ke Papua hanya memperkaya segelintir elit dan birokrat Papua dan hanya porsi terkecil dana diperuntukan bagi rakyat miskin," ujar Ferdy.

Berdasarkan laporan Audit BPK 2017 misalnya, dari dana sebesar 11.7 triliun total pendapatan pemerintah provinsi Papua, hanya sebesar Rp 1.2 triliun untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan (gas, listrik) atau hanya sebesar 10.2 persen dari total transfer pusat ke Papua.

"Padahal, infrastruktur publik, irigasi untuk sektor pertanian Papua memerlukan anggaran yang besar," kata Ferdy.

Padahal, dana operasional pemerintahan provinsi sangatlah besar mencapai Rp 5.59 triliun atau 53.6 persen dari total transfer pusat ke daerah.

"Perilaku elit Papua yang hilir-mudik Jakarta-Papua, Papua-Luar Negeri, pun bisa kelihatan dari beban perjalan pemerintah provinsi Papua," katanya.

Menurut dia beban perjalanan dinas sebesar Rp374.4 miliar tahun 2017.

Perjalanan ke luar daerah sebesar Rp 189 miliar, perjalan ke luar negeri Rp 7.1 miliar dan dalam daerah Rp176.5 miliar.

Sementara realisasi anggaran pendidikan hanya Rp 269 miliar dan beasiswa pendidikan untuk non-PNS hanya sebesar Rp 235 juta.

"Data neraca pendidikan daerah tahun 2017 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudaya mengokonfirmasi alokasi anggaran pendidikan Papua," katanya.

Berdasarkan data Kemendikbud, APBD untuk pendidikan di Papua hanya sebesar 1.4 persen, paling rendah untuk seluruh Indonesia.

Padahal, kata dia, UU N0.20/2003 mengamanatkan alokasi dana untuk pendidikan dari APBN/APBD sebesar 20 persen.

Alokasi anggaran memang dinilai efisien, tetapi tidak tepat sasaran.

"Salah satu contohnya adalah dana hibah yang dikeluarkan pemerintah provinsi tidak produktif," kata dia.

Dana hibah yang dikeluarkan pemerintah provinsi Papua tahun 2017 memang besar mencapai Rp 1.038 triliun.