Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

Revisi UU Harus Tekankan Program Pencegahan KPK

Menurut dia, kalau UU KPK memang dirubah maka harus mengarah pada kompetensi absolut yang diberikan kepada KPK.

Revisi UU Harus Tekankan Program Pencegahan KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar aksi membawa keranda berkain hitam dan menabur bunga di lobi gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Aksi tersebut karena memandang bahwa KPK sudah mati dan menunjukkan rasa berduka terkait sejumlah dinamika yang ada di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Juajir Sumardi mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK harus menekankan pada pencegahan dan otoritas KPK yang jelas.

“Poin yang perlu (direvisi) itu harus kembali menekankan bahwa KPK punya ruang ranah yang jelas, misal kalau negara itu otoritasnya dimana. Artinya, jangan sampai otoritasnya itu berada pada wilayah kompetensinya kejaksaan dan kepolisian,” kata Juajir saat dikonfirmasj wartawan, Sabtu (14/9/2019).

Menurut dia, kalau UU KPK memang dirubah maka harus mengarah pada kompetensi absolut yang diberikan kepada KPK. Karena, selama ini kompetensi absolut tersebut kurang dikontrol. Maka, peran Dewan Pengawas KPK penting.

Baca: Gudang Senjata di Semarang Meledak, Satu Anggota Brimob Terluka & Sejumlah Truk Hancur

“Kalau kompetensi absolut itu kan KPK tidak boleh mengambil yang kacang-kacangan kecil-kecil diambil juga, terlalu mubazir dan terlalu besar biayanya ketimbang hasil yang diperoleh,” ujarnya.

Harusnya, KPK menangani kasus yang potensi kerugian negaranya diatas Rp 1 miliar.

Sehingga, jangan sampai KPK mengambil potensi kerugian negara dibawah Rp 1 miliar hanya mencari pencitraan.

Dirinya mengatakan, harus ada ruang yang jelas dan kepastian dalam hal apa yang bisa untuk melakukan OTT (operasi tangkap tangan) sehingga tidak semua perkara yang kecil diambil.

“Jadi sebelum melakukan OTT, sudah bisa mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mau ditangkap tangan itu melampaui Rp 1 miliar,” ujarnya.

Lebih lanjut, Juajir mengatakan KPK harus bisa membangun strategi follow the asset bukan follow the person.

Sebab, katanya, selama ini KPK masih terjebak sasaran pada paradigma personal.

Padahal, KPK juga harus bisa mengamankan aset negara.

“Oleh karena itu, KPK harus mengambil kebijakan paradigmanya adalah follow the asset, follow the money, bukan follow the person,” ujarnya.

Ikuti kami di
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas