Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Revisi UU KPK

ILUNI UI: Masyarakat Semestinya Dilibatkan dalam Revisi RUU KPK

"Lazimnya, KPK seharusnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukan kepada anggota DPR RI saat proses perumusan dan pembahasan," kata An

ILUNI UI: Masyarakat Semestinya Dilibatkan dalam Revisi RUU KPK
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wadah Pegawai KPK bersama Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi teratrikal di lobi gedung KPK, Jakarta, Selasa (17/9/2019) malam. Aksi teatrikal dengan mengibarkan bendera kuning serta menaburkan bunga bertujuan untuk merenungi situasi yang terjadi di KPK setelah adanya revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI telah bersepakat menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang tentang KPK yang telah direvisi pada sidang paripurna DPR RI, Selasa (17/9/2019) siang.

Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Andre Rahadian dalam keterangannya, Rabu (18/9/2019) menyayangkan proses pembahasan dan pengesahan RUU KPK RI yang melewati dua tahapan penting.

Baca: Formappi: Mekanisme Pembahasan Revisi UU KPK Timbulkan Preseden Buruk

Pertama, tidak memberikan ruang kepada KPK sebagai lembaga yang terkait dengan UU ini untuk ikut memberikan masukan dalam proses pembuatan UU-nya.

"Lazimnya, KPK seharusnya diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan-masukan kepada anggota DPR RI saat proses perumusan dan pembahasan," kata Andre.

Kedua, lanjut Andre, tidak memberikan ruang kepada publik untuk menyampaikan masukan-masukan.

Padahal, KPK merupakan organ penting dan terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Proses perumusan dan pembahasannya seharusnya berjalan dengan transparan. Publik memiliki hak untuk ikut memberikan masukan dalam proses perumusan UU," ucapnya.

Dengan adanya masukan dari KPK selaku instansi terkait dan dari berbagai elemen publik, tentunya UU yang dirancang DPR RI dan pemerintah bisa lebih fit dengan kebutuhan masyarakat kita dan situasi terkini.

Sementara itu, Herzaky Mahendra Putra, pengamat politik dari Manilka yang juga alumnus UI, menyampaikan kalau revisi RUU KPK menimbulkan kontroversi karena, pertama, publik merasa revisi RUU ini cacat isinya.

"Lebih berfokus pada usaha mengebiri kewenangan KPK," ucapnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
Add Friend
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
  Loading comments...

Berita Terkait :#Revisi UU KPK

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas