Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Ungkap Peran KPK Bongkar Masalah Karhutla

Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali mengungkap peran KPK dalam membantu membongkar kasus persoalan Karhutla.

Editor: Rekarinta Vintoko
zoom-in Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau Ungkap Peran KPK Bongkar Masalah Karhutla
Puspen TNI/Puspen TNI
Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P meninjau lokasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Selasa (17/9/2019). Turut serta dalam peninjauan ini diantaranya Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., Menpupera Basuki Hadimuljono, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Prof. H.M. Tito Karnavian, Ph.D., Gubernur Riau Drs. H. Syamsuar, M.Si. dan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. (PUSPEN TNI) 

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator JIKALAHARI (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau), Made Ali mengungkap peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membantu membongkar kasus persoalan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Hal itu diungkapkan saat Made Ali menjadi narasumber di acara 'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (17/9/2019).

Awalnya, Made Ali mengungkap fakta menarik pada kasus kebakaran hutan dan lahan.

"Nah yang berikutnya di 2019 ada fakta menarik," kata Made Ali dikutip TribunWow.com dari channel YouTube 'Indonesia Lawyers Club' pada Selasa (17/9/2019).

Ia menyinggung penyebab sejumlah pejabat dinilai lamban dalam menangani kasus Karhutla.

"Kenapa para Bupati tidak mau dirapat pak?."

"2020 mau Pilkada. 2020 ada Kabupaten dan Kota yang mau Pilkada di Riau," kata Made Ali.

Berita Rekomendasi

Made Ali mengungkapkan para pejabat membutuhkan uang pada Pilkada di mana korporasi bisa menjadi sumber pendanaan.

"Jadi darimana dia ada duit kalau dia keras terhadap korporasi, keras dengan ini. Maka sumber pendanaannya akan sulit," ungkap Made Ali.

Hal itu seperti kasus pada Karhutla 2015.

BACA SELENGKAPNYA >>>

Sumber: TribunWow.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas