Dalam aksinya, para mahasiswa menolak sejumlah revisi undang-undang yang dirancang pemerintah dan DPR, salah satunya revisi UU KPK yang sudah terlanjur disahkan menjadi UU.

Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dinno Ardiansyah mendesak Jokowi mencabut UU KPK hasil revisi karena mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja komisi antikorupsi.

Misalnya, KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Baca: Moeldoko Kumpulkan 13 Tokoh Gerakan Suluh Kebangsaan Sikapi Kondisi Terkini Bangsa

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Namun, Presiden Jokowi pada Senin (24/9/2019) lalu sudah menegaskan ia tidak akan mencabut UU KPK lewat penerbitan Perppu.

"Enggak ada (penerbitan Perppu KPK)," ucap Jokowi. (Ihsanuddin)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Korban Mahasiswa Berjatuhan, Jokowi Tetap Tolak Cabut UU KPK

Tuntutan mahasiswa

Ribuan Mahasiswa dari berbagai universitas kembali 'menggeruduk' Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Pantauan Tribunnews, pukul 12.00 WIB, ribuan mahasiswa secara bersama-sama menggelar longmarch dari arah Semanggi menuju Gedung DPR.

Baca: Depan Gedung DPR Dipenuhi Ribuan Mahasiswa, Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi Ditutup

Mereka menyerukan untuk menolak semua RUU termasuk RUU KPK, RKHUP dan RUU Agraria.

"Tolak..tolak..tolak RUU, tolak..tolak..tolak RUU," seru ribuan mahasiswa.

Ribuan mahasiswa lalu berhenti tepat di gedung DPR/MPR RI.

Baca: BREAKING NEWS: Ribuan Mahasiswa di Palembang Kepung Gedung DPRD Sumsel