Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik Ray Rangkuti menyarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ray Rangkuti, keputusan Jokowi menerbitkan Perppu KPK akan berdampak terhadap kembalinya kepercayaan publik terhadap pemerintah, khususnya dalam pemberantasan korupsi.

"Kalau Perppu KPK enggak keluar juga, makin kencang ketidakpercayaan publik kepada Pak Jokowi padahal basis Pak Jokowi negosiasi dengan partai politik adalah publik," kata Ray Rangkuti saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (27/9/2019).

Baca: Resmi: Sissoko Perpanjang Masa Bakti Bersama Tottenham Hotspur Hingga 2023

Baca: Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat Jelaskan Persoalan RUU KKS

Baca: Dipicu Kekecewaan Atas Kondisi Bangsa Saat Ini, Pria Asal Pasuruan Retas Situs Kemendagri

Ia memberi contoh bagaimana publik sudah kehilangan kepercayaan kepada Presiden Jokowi.

Ray menyebut, pada Jumat (20/9/2019) lalu, Jokowi telah meminta DPR menunda pengesahan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Jokowi sudah memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

DPR RI pun juga telah sepakat terkait pengesahan RUU KUHP yang ditunda sebagaimana disampaikan dalam rapat konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR RI didampingi Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Komisi III DPR, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/9/19).

Namun, lanjut Ray, gerakan mahasiswa dan masyarakat masih aktif menyerukan agar RUU KUHP dibatalkan hingga saat ini.

"Beliau (Presiden Jokowi,red) sudah menyatakan akan menghentikan pembahasan RUU KUHP, tapi publik enggak percaya," ucap Ray.

Kehilangan daya tawar

Dengan adanya gerakan mahasiswa yang menolak UU KPK hasil revisi, RUU KUHP, dan RUU lainnya membuat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) merosot.

Pengamat politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan dengan adanya sejumlah aksi di berbagai daerah di Indonesia, Jokowi akan kehilangan nilai tawar dalam menentukan menteri untuk kabinet periode keduanya.

Menurut Ray Rangkuti, seharusnya Jokowi memiliki kekuatan dalam memilih menteri.