Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Peneliti Imparsial Sebut Menristekdikti Gagal Paham Soal Iklim Demokrasi

Peneliti Imparsial, Anton Aliabbas, mengkritik pernyataan Menristekdikti Mohammad Nasir.

Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Peneliti Imparsial Sebut Menristekdikti Gagal Paham Soal Iklim Demokrasi
Tribunnews.com/Fitri Wulandari
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir saat ditemui dalam acara peresmian Pilot Project Pengolahan Sampah Proses Termal (PLTSa Bantargebang), di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (25/3/2019). TRIBUNNEWS.COM/FITRI WULANDARI 

"Kalau mereka orang terpandang pendidikannya, itu turun ke jalan sehingga tidak bisa dikontrol. Apa bedanya nanti dengan tidak terdidik," sambungnya.

Bahkan, Nasir sudah meminta Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti untuk menyampaikan hal ini kepada rektor di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.

Ia mengungkapkan bakal memberi sanksi kepada rektor yang ikut menggerakkan mahasiswa turun ke jalan.

"Nanti akan kami lihat sanksinya ini. Gerakannya seperti apa dia. Kalau dia mengerahkan sanksinya keras. Sanksi keras ada dua, bisa SP1, SP2. Kalau sampai menyebabkan kerugian pada negara dan sebagainya ini bisa tindakan hukum," katanya.

Lebih lanjut, Nasir juga mengecam tindakan dosen yang justru mengizinkan mahasiswanya untuk ikut demonstrasi.

Menurutnya, rektor harus bertanggung jawab untuk mengingatkan para dosen yang tetap mengizinkan mahasiswa untuk aksi turun ke jalan.

Sebut tak paham subtansi

Berita Rekomendasi

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengatakan ada sebagian mahasiswa yang ikut aksi menolak Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) ternyata malah tidak mengerti substansi apa yang mereka tolak.

"‎Saya monitor terus aksi mereka. Saya tanya saat itu, ternyata ada yang nggak tahu apa yang dikemukakan.

Tapi hanya ingin ini dibatalkan. Apa yang dibatalkan, isi substansinya tidak tahu secara detail," tutur Nasir, Kamis (26/9/2019) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Atas dasar itu, Nasir meminta mahasiswa untuk mengurungkan niat kembali berdemon menolak RKUHP dan RUU lainnya yang dinilai bermasalah.

Baca: Masih Ada 2 Mahasiswa UIN Keberadaannya Tanpa Kabar, Seorang Dipastikan di Polda Metro Jaya

Baca: Telusuri Suap SPAM di KemenPUPR, KPK Cari Bukti Hingga ke Menteri

Baca: 4 Alasan Pasangan yang Pacaran Lama Tapi Tak Berujung Pernikahan, Ada Campur Tangan Teman/Keluarga?

Menurut Nasir, sebagai mahasiswa yang adalah insan akademik seharusnya bisa bicarakan dengan baik melalui dialog.

Nasir juga menilai, gerakan mahasiswa dua hari kemarin Senin dan Selasa, 23 dan 24 September 2019 hanya sebagian yang murni memperjuangkan aspirasinya.

Sementara, sebagian lainnya dinilai ditunggangi oleh pihak tertentu.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir (Theresia Felisiani/Tribunnews.com)

"Kalau saya lihat ada sebagian yang murni, ada yang sebagian ditunggangi. Saya perhatikan betul, saya monitoring sejak sebelum persiapan," tegas dia.

Dikonfirmasi siapa pihak yang menunggangi aksi mahasiswa, ‎Nasir mengaku tidak mengetahui pihak mana yang menunggangi. Dia mengingatkan jangan sampai aksi mahasiswa ini membuat kekacauan di negara ini.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas