Mengenal Sosok Permadi, Politikus Gerindra yang Mau Lengserkan Jokowi Jelang Pelantikan Presiden
Ia dan sang istri hidup dalam sebuah keterbatasan, bahkan untuk bertahan hidup ia awalnya hanya mengandalkan gaji sang istri.
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Permadi kini muncul lagi.
Mantan politisi PDI Perjuangan yang kini bergabung ke Partai Gerindra itu membuat pernyataan kontroversi terkait sederet aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini.
Anak buah Prabowo Subianto ini mengatakan ingin melengserkan Jokowi jelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019.
Padahal Partai Gerindra tak merestui gerakannya.
Lalu siapa Permadi sebenarnya?
Paranormal sekaligus politikus senior Partai Gerindra Permadi (79) menyampaikan agenda untuk melengserkan Jokowi sebelum pelaksanaan pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode tahun 2019 higga 2024.
"Sebelum pelantikan targetnya (menurunkan Jokowi), pokoknya sebelum pelantikan (presiden)," kata anggota Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra, Permadi, Sabtu (28/9/2019).
Baca: Jadwal Demo Mahasiswa Terbagi Dua, 30 September dan 1 Oktober 2019
Pernyataan tersebut disampaikan Permadi usai menggelar pertemuan dengan Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen (Purn) Sunarko hingga Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath di kediaman pribadinya di Pancoran, Jakarta Selatan, Sabtu (28/9/2019).
Pernyataan Permadi ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Gerindra Andre Rosiade.
Dibantah Gerindra
Andre Rosiade mengatakan, partainya akan mendukung pelantikan Jokowi dan Maruf Amin yang akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019 mendatang.
"Pak Jokowi adalah presiden terpilih yang sudah ditetapkan KPU dan Insya Allah akan dilantik 20 Oktober 2019, itu harus diterima dan kami dukung pelantikan Pak Jokowi," ujar Andre Rosiade di Gedung DPR/MPR, Minggu (29/9/2019).
Menurut Andre Rosiade, keinginan Permadi melengserkan Jokowi merupakan pernyataan pribadi dari Permadi dan sama sekali tidak mewakili mesin partai.
"Kalau kita memang tidak setuju, ingin mengkritik ya kritik saja. Presiden tentu sebagai pemimpin berkewajiban untuk mendengarkan masukan, kritik dari rakyat," kata dia.