Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah terang-terangan meminta kepada Ketua MPR RI Periode 2019-2024 terpilih, agar menindaklanjuti rencana pembahasan Amandemen Terbatas UUD 1945.

Kata Basarah, wacana kembali menghadirkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah dimunculkan saat sejak akhir masa periode MPR kemarin.

Menurutnya, Ketua MPR yang didukung oleh partainya, juga mesti menyerap aspirasi yang tengah berkembang di masyakarat soal GBHN.

"Kami dari fraksi PDIP berharap dan meminta kepada ketua MPR yang akan kami dukung nanti, untuk dijaga semangat MPR periode kemarin yaitu menindaklanjuti rencana dan wacana amandemen terbatas UUD 1945 atau menghadirkan kembali Haluan Negara dengan tetap memperhatikan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Saya kira nanti MPR akan membuka ruang serap aspirasi melalui badan pengkajian dan sebagainya, tetapi intinya agenda itu yang jadi diusulkan kepada calon ketua MPR terpilih," kata Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Baca: Zaskia Sungkar Diminta Bayar Usai Review Makanan di Resto Milik Teuku Wisnu, Irwansyah: Pelit Amat

Baca: Masih Musyawarah Calon Ketua MPR, DPD Tawarkan Dukungan Bila Penuhi 5 Syarat ini

Baca: Termuda dan Wanita Seorang Diri di Pimpinan DPRD DKI, Anak Ketua Umum PAN Bilang Ini

"Haluan Negara itu adalah menjadi kebutuhan yang mendesak bagi bangsa Indonesia agar pembangunan nasional bisa memiliki suatu perencanaan yang jelas, terukur dan bekesinambungan, tidak setiap ganti Presiden maka ganti program, tiap ganti Gubernur, Bupati, Walikota ganti program, sehingga oleh karena itu perlu ada payung pembangunan nasional itu," lanjutnya.

Basarah menyatakan, partainya juga berkomitmen menjaga agenda MPR, dalam rangka menjaga marwahnya sebagai lembaga negara, meskipun hanya mengisi kursi Wakil Ketua.

Basarah menyebut, dirinya telah ditugaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, untuk menempati posisi Wakil Ketua MPR.

Ia mengungkapkan, PDIP mengingkan demokrasi pancasila, sehingga legowo menyerahkan kursi Ketua MPR kepada calon lainnya.

"Sejak awal wacana pembentukan pimpinan MPR yang baru, PDIP menghindari wacana sekadar merebut jabatan kekuasaan di MPR, oleh karena itu pada akhirnya memang PDI-P memutuskan untuk tidak mengambil jabatan Ketua MPR, karena PDIP ingin konsisten bahwa yang namanya demokrasi pancasila dalam praktek menghindari praktek the winner take all pemilu mengambil semua," kata Basarah.

"Kita sudah sama-sama tahu bahwa ketua DPR dari PDI Perjuangan, Ibu Puan Maharani, Presiden RI pak Joko Widodo juga dari PDIP, maka tidak elok lah kalau Ketua MPR juga diambil dari PDI Perjuangan," imbuhnya.

Basarah menambahkan, kendati partainya mendukung salah satu calon untuk menjadi Ketua MPR, PDIP tak ingin mendukung secara cuma-cuma dan memberikan cek kosong.

Basarah menyatakan, PDIP tetap merekomendasikan dan meminta komitmen Ketua MPR yang didukung, untuk melanjutkan Amandemen Terbatas UUD 195 untuk menghadirkan kembali Haluan Negara.

"Ibu Megawati telah memutuskan PDIP hanya menugaskan saya sebagai wakil ketua MPR RI. Namun demikian, PDI Perjuangan tidak memberikan cek kosong kepada calon ketua MPR yang didukung. Cek kosong yang kita maksudkan adalah bahwa ketua MPR terpilih dan tentu pimpinan yang MPR yang lain secara kolektif kolegial harus menjaga semnagat MPR periode yang sebelumnya yang baru berlalu, periode 2014-2019 yang juga telah merekomendasikan agar MPR periode sekarang melanjutkan Amandemen Terbatas UUD 195 untuk menghadirkan kembali Haluan Negara," ujar Basarah.

"Selain memantapkan agenda-agenda lain seperti sosialisasi 4 pilar, yang nanti kita harapkan dapat bekerjasama dengan badan pembinaan ideologi pancasila (BPIP), karena sekarang ada 2 lembaga negara yang bertanggung jawab untuk sosialisasi dan mental ideologi bangsa," pungkasnya.