"Kalau RSUD itu kan di tengah kota. Kalau ada apa-apa aparatnya bisa cepat datang. Tapi di puskemas ini kan, apalagi yang di pinggir kota, agak pedalaman sedikit, kalau ada apa-apa dengan meraka, kita nggak tahu," kata dokter umum di RSUD Wamena itu melalui sambungan telepon, Kamis (03/10).

IDI Wamena mencatat, kemungkinan dokter yang keluar Wamena karena kerusuhan pekan lalu berjumlah 10 orang.

"Mungkin ada 10. Soalnya kan ada yang dari puskemas, ini dia pergi ada yang nggak lapor ke kita juga," tambah Antonius.

Antonius menambahkan, pihaknya akan memanggil kembali dokter-dokter yang sudah angkat koper dari Wamena. "Tapi itu yang sempat keluar itu, kita usaha untuk panggil lagi. Kan kondisinya sudah mulai tenang, walaupun tetap waspada."

Dalam konferensi pers Senin (30/09) lalu, Menteri Kesehatan Nina F. Moeloek (tengah) menyatakan tenaga medis yang bekerja di wilayah terdampak kerusuhan telah mendapat pendampingan pengamanan dari TNI dan Polri, serta akan ditambah jumlah petugas medis dari tim kesehatan gabungan sipil, Polri dan TNI ke Wamena, Ilaga, dan Tolikara

Saat ini pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya berpusat di RSUD Wamena. Sementara dokter yang bertahan di Jayawijaya berjumlah 35 orang.

"Makanya itu perlu sekali dukungan masyarakat, untuk melindungi para dokter, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, di situ, di distrik-distrik, di puskesmas-puskesmas, di mana dokter bertugas," tambah Antonius.

Sebelumnya, sejumlah organisasi dokter mengancam bakal angkat kaki dari Wamena jika pemerintah tidak memberikan jaminan keselamatan.

Hal ini menyusul pembunuhan dr. Soeko Marsetiyo dalam kerusuhan di Wamena, 23 September lalu.

"Dokter yang telah mengabdikan dirinya puluhan tahun bagi masyarakat di daerah tanpa membedakan suku, agama, dan ras harus mengalami kejadian tragis yang menyebabkan kematian," kata Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) Moh. Adib Khumaidi dalam keterangan persnya.

Adib bersama rekan-rekan di organisasinya meminta pemerintah memberi jaminan keselamatan bagi dokter yang bertugas di daerah rawan konflik. Ia juga meminta semua pihak memperlakukan tenaga kesehatan secara manusiawi, bukannya menyebabkan luka dan bahkan kematian.

"Jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan, mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengevakuasi seluruh tenaga kesehatan di daerah rawan," tambah Adib.

Tambahan dokter dari Jayapura dan Makassar