Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menilai ragam persoalan yang disuarakan berbagai elemen masyarakat akhir-akhir ini secara tidak langsung jadi masukan Pemerintahan baru periode 2019-2024, termasuk juga masukan bagi DPR RI, MPR RI dan DPD RI.

"Itu menjadi bukti bahwa masyarakat semakin cerdas dan kritis, sehingga presiden dan para pembantunya dituntut memiliki sensitivitas yang tinggi serta sigap merespons aspirasi masyarakat," katanya melalui siaran persnya, Minggu, (6/10/2019).

Bamsoet mengatakan tuntutan itu tak hanya dialamatkan kepada presiden dan para menteri, tetapi juga ditujukan kepada DPR RI, MPR RI, serta DPD RI.

Baca: Perppu Batalkan UU KPK Belum Penuhi Syarat Diterbitkan, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara Ini

Baca: Obat Penenang Habis, Pria Paruh Baya Mengamuk Ayunkan Sabit ke Leher Menantunya

Baca: Fakta-fakta Seorang Polisi Tembak Kepala Sendiri Setelah Bunuh Istrinya

Para legislator dan senator diminta semakin pro aktif menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah. Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya dengan pemerintah melalui setiap kementerian sesuai konteks persoalannya.

"Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bhakti terdahulu harus lebih ditingkatkan. Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan kita. Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD," katanya.

Konsekuensinya, kata Bamsoet, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah. Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-besa.

"Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala sesuatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua," katanya.

Ia mengatakan sudah menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional. Apalagi Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor. Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat.

"Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik. Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri," pungkasnya.