Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menanggapi pernyataan Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto yang menyatakan agenda refoemasi TNI telah tuntas sejak 2014, Direktur Eksekutif SETARA Institute, Ismail Hasani menilai agenda reformasi TNI yang muncul sejak 1998 tidak boleh berakhir.

Menurutnya, masih ada sejumlah agenda reformasi TNI yang belum tuntas, antara lain terkait Undang-Undang Perbantuan militer dan reformasi peradilan militer.

Baca: Jusuf Kalla Ingin Pensiun dari Dunia Politik

"Saya kira reformasi itu tidak boleh berakhir. Karena makna lain dari reformasi itu progresi. Kita harus berpikir maju bagaimana TNI kita menjadi lebih profesional dan unggul," kata Ismail usai konferensi pers di Kantor SETARA institute Jakarta Selatan pada Selasa (8/10/2019).

Jika dilihat berdasarkan munculnya TAP MPR dan Undang-Undang 34 tahun 2004 dan sejumlah UU lain, maka dia mengatakan agenda reformasi bisa dinilai tuntas.

"Apakah kita akan menutup diri untuk terus memperbaiki. Saya kira itu bukan pilihan yang tepat ya. Bahwa mungkin agendanya tidak sedramatik di dekade pertama, iya," kata Ismail.

Diberitakan sebelumnya, Pengamat Pertahanan Andi Widjajanto menilai agenda reformasi di sektor militer telah tuntas sejak 2014.

Mantan Sekretaris Kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla 2014 sampai 2015 itu menilai, tujuan utama dari reformasi militer adalah mengubah karakter tentara politik menjadi tentara professional.

Menurutnya, tentara Indonesia saat masa orde baru berkarakter politik karena ada kekaryaan, ada dwi fungsi dan ada penempatan perwira TNI di organisasi selain Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

Tidak hanya itu, ia juga berpendapat sejak Oktober 2014 Mabes TNI secara formal tidak lagi memiliki bisnis militer meski diberi waktu transisi sampai tahun 2019.

Sedangkan, ia menilai tentang fungsi kekaryaan, sospol, dan dwi fungsi bertahap sudah dihapus sejak 2006-2007.

"Untuk saya, semua tujuan reformasi militer tuntas.

Menanggapi terkait masih adanya Perwira aktif TNI yang memiliki jabatan struktural di Kementerian sipil sampai saat ini, ia menilai persoalan tersebut tidak berdampak struktural dan sistemik.

"Yang ada sekarang, hanya residu, yang kecil dan tidak bersifat struktural dan sistemik," kata Andi di kantor Centre for Strategic and International Studies Jakarta Pusat pada Senin (7/10/2019).

Berbeda pandangan dengan Andi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Imparsial menilai semua pencapaian yang diraih pada tahun-tahun awal politik transisi Indonesia tidak menandakan bahwa proses reformasi TNI telah tuntas dijalankan.

Baca: Kesan Menteri Basuki Hadimuljono Jelang Berakhirnya Kabinet Kerja Jilid I: Ada Rasa Kehilangan

Imparsial menilai, saat ini proses reformasi TNI mengalami stagnasi dan dalam sejumlah aspek bisa dikatakan malah mengalami kemunduran.

Meski begitu, Imparsial mengakui, proses reformasi TNI yang mulai dijalankan sejak tahun 1998 diakui memang telah menghasilkan sejumlah capaian positif antara lain pencabutan peran sosial-politik TNI, keluarnya TNI/Polri dari parlemen, dan penghapusan bisnis TNI.