TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menyayangkan jika benar Gerindra akan bergabung dengan koalisi pemerintah Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Karena oposisi hanya tinggal kenangan, jika benar Gerindra akan bergabung ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

"Bila isu bergabungnya Partai Gerindra dengan koalisi Pemerintah benar, berarti oposisi hanya tinggal kenangan," ujar I Made Leo kepada Tribunnews.com, Rabu (9/10/2019).

Kenapa demikian? Bukannya masih ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)?

Menurut dia, kelompok penyeimbang Pemerintah semakin tidak berimbang karena tinggal PKS yang menjadi oposisi.

Dia menjelaskan, kompromi-kompromi politik akan terus terjadi sehingga mereka hanya akan bicara mendapat apa. Misalnya berebut jatah kursi menteri.

Baca: Fokus Lindungi Lingkungan, Kementerian LHK Launching BPDLH

Sehingga kata dia, daya kritis kian pudar dan keberpihakan pada rakyat akan semakin jauh.

Dia juga menilai, pragmatisme partai-partai akan menceburkan dirinya untuk melakukan tukar guling kepentingan dengan Pemerintah.

"Hal ini hanya akan membawa kemunduran bagi demokrasi negeri ini. Korupsi akan kembali merajalela, apalagi KPK sudah berhasil dilumpuhkan," jelasnya.

Pengamat: Jadi Oposisi, Gerindra Tak Perlu Minta-minta Kursi Menteri

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menyarankan agar partai Gerindra tetap menjadi oposisi dan tidak meminta-minta jabatan menteri kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Gerindra ini mau ngajarin politik apa ke masyarakat ketika berharap kursi menteri ketika ingin menjadi oposisi? Tidak usah terlalu mengharapkan, tidak usah minta-minta. Fokus saja menjadi oposisi yang kritis," ujar pendiri lembaga analisis politik KedaiKOPI ini kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Dia menjelaskan, oposisi juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

Dengan sikap demikian, Gerindra juga telah memberikan pendidikan yang baik buat publik dan generasi mendatang bangsa.

Karena itu dia tegaskan, Gerindra tidak perlu mengharapkan jatah kursi menteri kepada Presiden Jokowi.

"Meskipun sudah dibantah Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak tentang itu. Tapi saya harap semua kader Gerindra juga bersuara yang sama ke publik tidak meminta kursi menteri," tegasnya.

Golkar: Apakah tidak Malu kepada Rakyat ?

Partai Golkar menyindir adab politik jika Gerindra ingin bergabung ke koalisi Jokowi-Maruf Amin dan meminta jatah kabinet.

"Jika kabar bahwa Gerindra akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Kyai Maruf ini benar, sungguh menyalahi akal sehat demokrasi kita," ujar Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Menurut dia, kalau mau bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi, boleh saja. Tapi apakah nanti tidak khawatir disebut menjilat ludahnya sendiri?

Ace mempertanyakan perubahan sikap Gerindra, dari partai yang selama ini menjelek-jelekkan pemerintahan, partai yang selama ini berkampanye dengan tawaran visi dan misi yang berbeda dengan Presiden Jokowi, sekarang ini meminta jatah kabinet.

"Untuk apa ada kontestasi Pilpres jika yang kalah malah meminta jatah kursi kabinet," jelas mantan juru bicara Jokowi-Maruf Amin di Pilpres 2019 lalu kepada Tribunnews.com, Senin (7/10/2019).

Anggota KIK yang sudah bekerja keras memenangkan Jokowi-Maruf, imbuh dia, tidak pernah meminta jatah kabinet.

"Apakah tidak malu kepada rakyat Indonesia kalau yang selama ini teriak-teriak negatif tentang Jokowi malah minta-minta jatah kabinet?" ujarnya.

Gerindra Bantah akan Dapatkan 3 Kursi Menteri

Juru Bicara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah bahwa partainya akan diberikan 3 jatah pos Kementerian oleh Presiden Jokowi. Menurut Dahnil, Prabowo sejak awal tidak pernah bicara tentang kabinet dengan siapapun.

"Dalam setiap Pertemuan Pak Prabowo bersama Pak Jokowi serta tokoh lain termasuk Ibu Megawati, beliau tidak pernah menyampaikan permintaan posisi menteri, beliau hanya menyampaikan ingin berkontribusi dimana pun posisi baik dalam pemerintahan atau oposisi, beliau menawarkan konsepsi," Kata Dahnil yang juga merupakan politikus Gerindra melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews, Jumat, (4/10/2019).

Menurutnya, Prabowo selama ini memberikan perhatian khusus kepada konsepsi kedaulatan pangan, Energi, ekonomi, pertahanan dan keamanan. solusi-solusi dan program yang bisa dikembangkan dalam bidang tersebut ditawarkan kepada Jokowi.

"Jadi tidak benar bila ada yang menyatakan Gerindra melalui Pak Prabowo meminta 3 Menteri. Pada Prinsipnya, Pak Prabowo siap membantu bangsa dan negara dimana pun posisinya, yang jelas beliau aktif menyampaikan pemikiran-pemikirannya untuk kepentingan rakyat kebanyakan," katanya.

Sebelumnya, santer diberitakan bahwa Gerindra akan mendapatkan kursi menteri. Kabar tersebut muncul setelah Ketua Umum Gerindra bertemu dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum Megawati.