Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Menkopolhukam Wiranto Diserang

Boni Hargens Minta Partai Politik Terjun Melawan Terorisme

Boni juga tidak bermaksud mencari siapa salah dalam peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, karena sekarang masalahnya sudah terlanjur besar dan seriu

Boni Hargens Minta Partai Politik Terjun Melawan Terorisme
Kolase Foto: Istimewa/via tribunnews
Istri Dandim Kendari kolonel HS nyinyir Wiranto. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens, mengaku prihatin dan marah dengan kejadian yang menimpa Menkopolhukam Wiranto.

Penusukan yang dialami Wiranto oleh anggota JAD, sempalan ISIS di Indonesia, bukan perkara sederhana.

Ia pun meminta peran partai politik ikut terjun melawan tindak terorime. Terlebih, pelaku penyerangan kepada Wiranto yakni berinisial SA alias Abu Rara (31) diketahui masuk dalam kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi.

"saya lebih peduli mengkritisi peran partai politik dalam melawan terorisme ketimbang melihat tragedi yang menimpa Pak Wiranto ini dari aspek keamanan murni," kata Boni Hargens kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).

Baca: Prabowo Bukan Mustahil Jadi Capres Terkuat 2024, Syaratnya Gabung ke Pemerintah

Boni menyebut, partai-partai yang masih mengandalkan simbol agama sebagai alat mobilisasi politik mesti didorong untuk memiliki komitmen yang lebih besar dalam melawan terorisme.

Sebab, ia melihat selama ini hanya beberapa partai yang konsisten dan tegas melawan terorisme seperti PDIP, PKB, termasuk Golkar.

"Partai lain harus lebih serius. Bagaimana caranya? Mulai dari rekrutmen calon kepala daerah atau calon wakil rakyat, harus ada screening ideologi supaya yang terpapar radikalisme tidak ikut masuk menguasai ruang kekuasaan," ucap Boni.

Ia lantas mencontohkan bagaimana di jaman pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyonono (SBY), melalui kritisi fakta bahwa banyak kader radikal yang dibiarkan masuk Pemda, DPRD, BUMN, birokrasi, dan lembaga negara lainnya.

"Apa yang terjadi sekarang adalah konsekuensi dari keteledoran di masa lalu," imbuhnya.

Boni juga tidak bermaksud mencari siapa salah dalam peristiwa penyerangan terhadap Wiranto, karena sekarang masalahnya sudah terlanjur besar dan serius.

Untuk itu, perlunya solusi yang dalam melawan tindak terorisme.

"Kejadian yang menimpa Pak Wiranto mesti menjadi bahan untuk reevaluasi protocol pengamanan VIP, termasuk presiden dan wakil presiden," katanya.

Boni juga mengapresiasi BIN, POLRI, dan TNI yang bekerja keras dan selalu konsisten menjaga ideology Pancasila dan NKRI.

Bahkan, sudah ada pemetaan yang komprehensif soal kelompok radikal dan kelompok teroris oleh BIN maupun POLRI.

"Yang menjadi perhatian saat ini dan ke depan adalah bagaimana mekanisme diseminasi informasi dan koordinasi antaragensi itu bisa terus berjalan optimal sehingga tidak ada ruang bagi pelaku terror untuk mendelegitimasi negara atau membunuh masyarakat melalui serangan-serangan kejut," jelas Boni.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...

Berita Terkait :#Menkopolhukam Wiranto Diserang

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas