Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian enggan mengambil resiko Indonesia dicap bangsa yang buruk oleh berbagai kalangan, khususnya di ranah internasional. 

Pernyataan Tito merujuk atau mengandaikan apabila saat pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih nanti terjadi kekacauan akibat aksi unjuk rasa. 

Ia menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara yang kacau atau rusuh. Sehingga pihaknya pun berusaha menunjukkan hal itu kepada dunia melalui langkah pencegahan dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Salah satunya dengan tidak menerbitkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) unjuk rasa. 

Baca: Persib Mengungsi, Bobotoh Diharapkan Tetap Padati Stadion

Baca: Kalah Telak Dari PSM Makassar, Makan Konate Minta Arema FC Segera Bangkit

Baca: Berkaca dari Meninggalnya Sulli, Parlemen Korea Selatan Ajukan UU Baru Tentang Cyberbullying

"(Indonesia) bukan (negara) yang kacau, rusuh seperti di Afganistan, Suriah dan lain-lain. Untuk bisa menunjukkan itu, momentum (pelantikan Presiden) ini akan jadi momentum internasional, semua media melihat dan mata internasional akan melihat. Kita tidak ingin menanggung risiko bangsa kita dicap buruk," ujar Tito, di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019). 

Mantan Kapolda Metro Jaya itu menilai pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih juga akan menjadi sorotan dari para tamu negara lain yang turut hadir. 

Oleh karenanya, jenderal bintang empat ini menyatakan kelancaran dari acara pelantikan itu sangatlah bersinggungan dengan harkat dan martabat bangsa Indonesia. 

"Saat hari pelantikan adanya tamu-tamu negara akan hadir. Ada kepala negara, kepala pemerintahan dan utusan khususnya. Ini menyangkut harkat dan martabat bangsa," tandasnya.