TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego mengapresiasi pesan dari PDI Perjuangan kepada Presiden Jokowi dalam memilih dan menyusun kabinetnya.

PDI Perjuangan mengingatkan Jokowi mengecek rekam jejak calon menteri secara seksama. Jangan sampai setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024.

Melalui pesannya itu, kata dia, PDI Perjuangan ingin mengingatkan Jokowi agar dapat memilih para pembantunya yang tidak punya agenda politik lain pada Pilpres 2024 mendatang.

Karena bila itu yang terjadi, maka kinerja pemerintahan Jokowi di tahun kedua akan dapat diselesaikan sesuai target.

"Pertimbangannya sungguh-sungguh kualitas seorang calon menteri," ujar Indria Samego kepada Tribunnews.com, Jumat (18/10/2019).

Memang dia menegaskan, Jokowi harus memilih menteri yang bertanggungjawab hingga akhir masa periode pemerintahan.

Selain itu, Jokowi harus benar-benar memastikan sosok calon menteri itu bisa bersinergi dengan anggota kabinet lainnya.

Namun, Indria Samego menyrahkan kepada hak prerogatif presiden untuk memilih kabinetnya.

Karena itu, presiden akan memilih orang-orang yang lebih dipercayainya untuk duduk sebagai pembantu-pembantunya selama lima tahun pemerintahan mendatang.

"Kabinet itu urusan presiden dengan orang yang dipercayainya. Keberhasilannya ditentukan oleh sinergi mereka dengan visi dan misi presiden," tegas Indria Samego.

PDIP Minta Jokowi Cek Rekam Jejak Menteri

PDI Perjuangan mempersilakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menentukan waktu yang tepat mengumumkan kabinet.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengutip UU No 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kementerian paling lama 14 hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah atau janji.

Jadi, kata Hasto, cukup waktu bagi Jokowi menyusun kabinetnya.

"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto kepada wartawan, Jumat (18/10/2019).

Namun, sebelum momentum pengumuman itu digelar, Hasto menyarankan harus seksama dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, integritas dan kemampuan bekerja sama dengan presiden karena mereka pembantu presiden.

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," tegas Hasto.

Sementara terkait porsi kementerian yang akan diberikan ke partai politik, Hasto tak menyebut jumlahnya.

"Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak," kata Hasto.