TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua umum partai politik diminta untuk memilih fokus mengurus parpol atau menjadi menteri dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Menteri sebaiknya tidak dirangkap ketum partai," ujar Pengamat politik dari Universitas Paramadina Djayadi Hanan menanggapi adanya tiga ketua umum partai akan menjadi menteri dalam kabinet kerja II, Selasa (22/10/2019).

Djayadi Hanan menegaskan, Kabinet Kerja II Jokowi ini perlu tim menteri yang betul betul fokus bekerja.

Mengingat targetnya cukup ambisius dan memerlukan energi dan konsentrasi penuh dari semua menteri.

Di sisi lain, dia menjelaskan, tugas ketua umum partai politik juga tak kalah penting.

Karena pasti semua partai harus berkonsentrasi melakukan konsolidasi yang penuh untuk keperluan pemilu 2024. Selain juga untuk regenerasi kepemimpinan di partai masing masing.

"Jadi tugas ketua partai juga sangat berat. Maka, ketum partai sebaiknya memilih, fokus di menteri atau di partai," tegasnya.

Hingga Selasa (22/10/2019) pukul 13.00 WIB, tercatat tiga Ketua umum partai telah dipanggil Jokowi untuk menjadi menteri dalam kabinet kerja II Jokowi-Ma'ruf Amin.

Tiga ketua umum partai itu adalah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa, dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Menurut Suharso, Jokowi mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.

Menurut Suharso, Jokowi mengizinkan ketum parpol rangkap jabatan menteri.

"Kata presiden tidak apa-apa (rangkap jabatan, red)," ucap Suharso.

Suharso merupakan politisi PPP yang pertama menghadap Presiden dalam proses penunjukkan sebagai menteri di hari kedua, Selasa (22/10/2019).

Ia pun tidak menyebut PPP akan mendapatkan posisi menteri berapa banyak. Namun, ketika ditanya satu lader lagi akan duduki posisi wakil menteri, Suharso tidak membantah.

"Itu kamu tahu (satu kader PPP akan jadi wamen)," ucap Suharso.