Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya memilih tetap menjadi oposisi sesuai dengan logika dan etika politik.

Sebagai pengusung pasangan Capres-Cawapres yang kalah di Pemilu Presiden 2019 lalu, PKS sudah sepatutnya berada di luar pemerintahan.

Baca: Prabowo Dikritik usai Diminta Jadi Menteri: Disebut Tak Banyak Membantu hingga Wibawa Jatuh

"Secara etika dan logika, kita juga bertanggung jawab kepada konstituen yang memilih kita, untuk berada di luar pemerintahan,"ujar Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (22/10/2019).

Menurut Mardani Ali Sera hubungan antara partai Gerindra dengan PKS yang sering menjalin kerjasama politik tidak akan berubah, dengan ditunjuknya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.

Dengan masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan, Mardani menilai akan memunculkan kekhawatiran adanya kekecewaan publik.

"Mendoakan yang terbaik buat Gerinda walaupun ada kekhawatiran, ketika masyarakat merasa antiklimaks dalam pemilu kemarin, dan manajemen kekecewaan publik ini tidak mudah, karena itu PKS dengan segala kerendahan hati akan berjuang istiqomah dalam barisan kami oposisi,"katanya.

Selain itu dengan masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan membuat demokrasi menjadi tidak sehat.

Baca: Pengganti Nadiem Makarim di GOJEK Ditanggapi Positif dari Investor

Jumlah partai oposisidi Parlemen tidak sebanding dengan jumlah partai pendukung pemerintah.

"Yang paling sehat ketika katakan mendukung Pak Jokowi 300 (kursi di parlemen), di kita (oposisi) 275 itu sehat sekali ya, 200-250 masih sehat. Tapi ketika 100 kebawah apalagi cuma 50 sangat tidak sehat, dan ini sebetulnya wake up call kepada kualitas demokrasi kita," pungkasnya.

Pendapat pengamat

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan dirinya siap membantu kabinet Jokowi - Maruf Amin di sektor pertahanan.

Menanggapi pernyataan Prabowo tersebut, Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menduga ada alasan personal.

Baca: Peneliti LIPI Kritik Jokowi Yang Ajak Prabowo Masuk Kabinet

"Saya membacanya begini, kenapa Pak Prabowo mau menjadi anak buahnya Pak Jokowi? Sebab dia sudah menghitung tidak memiliki peluang lagi untuk Pemilu 2024," kata Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid 2 di Upnormal Raden Saleh, Jakarta, Selasa (22/10/2019).