Guru Besar UI Ingatkan Nadiem, Birokrasi Tak Terbiasa di Bawah Kepemimpinan Orang Swasta
Nadiem harus bisa meyakinkan para birokratnya bahwa ia mempunyai kemampuan untuk mengelola pendidikan dan kebudayaan.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengangkat mantan bos Gojek Nadiem Anwar Makarim menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain mengurusi pendidikan tingkat dasar dan menengah, kali ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga akan membidangi Pendidikan Tinggi yang selama lima tahun ini berada di Kementerian Riset Teknologi.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berharap Nadiem sebagai menteri bisa menyesuaikan diri dengan birokrasi. Pun sebaliknya birokrasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus juga menyesuaikan dengan Nadiem yang punya latar belakang dari swasta.
"Menteri dan birokrasi harus saling menyesuaikan mengingat Nadiem bukan berasal dari birokrasi. Dan birokrasi tidak terbiasa di bawah kepemimpinan orang swasta yang mengutamakan kecepatan dalam mengambil keputusan dan bertindak," ujar Prof Hikmahanto kepada Tribunnews.com, Rabu (23/10/2019).
Baca: Mensos Juliari Tunggu Arahan Presiden Jokowi
Untuk itu menurut Prof Hikmahanto, Nadiem harus bisa meyakinkan para birokratnya bahwa ia mempunyai kemampuan untuk mengelola pendidikan dan kebudayaan.
"Mengingat mereka telah terbentuk dari pengalaman di samping dari segi usia mereka jauh lebih senior," jelasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Kementerian yang dipimpin Nadiem sangat variatif. Mulai dari pendidikan dasar, menengan dan pendidikan tinggi yang masing-masing punya coraknya sendiri.
Belum lagi ada pendidikan luar sekolah dan masalah kebudayaan.
Karena itu Nadiem harus cepat mempelajari dan menentukan garis kebijakan yang jelas agar birokrat dapat segera menjabarkan.
Selain itu Nadiem harus mempelajari keterbatasan-keterbatasan yang ada di institusi pemerintahan yang sama sekali berbeda ketika menjalankan roda organisasi perusahaan swasta.
"Inovasi-inovasi yang dimunculkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada, terutama bisa dikaitkan dengan anggaran negara," katanya.
Nadiem juga harus memaklumi, kebijakan yang dibuat untuk daerah tidak bisa dengan instruksi, tapi pendekatan personal. Mengingat dinas pendidikan di daerah tidak merupakan bagian dari Kemendikbud.
Soal Rencana 100 Hari Kerja, Nadiem: Saya Akan Mendengar dan Belajar
Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), menggantikan Muhajir Effendy yang pindah tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK)