Menteri KKP Edhy Prabowo Tetap Lanjutkan ''Warisan'' Susi Pudjiastuti: Penenggelaman Kapal
Selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dikenal dengan kata saktinya: tenggelamkan.
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Willem Jonata
Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Selama menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dikenal dengan kata saktinya: tenggelamkan.
Ya, kata itu ia ucapkan saat hendak mengeksekusi atau melakukan aksi penenggelaman kapal asing yang masuk perairan Indonesia secara ilegal.
Lantas apakah Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2024 Edhy Prabowo bakal melanjutkan warisan program kerja Susi, penenggelaman kapal asing?
Edhy Prabowo merasa tujuan penenggelangan kapan ialah untuk menjaga kedaulatan Indonesia, maka sudah sepatutnya diteruskan.
Baca: Presiden Jokowi Telah Umumkan Kabinetnya, Iwan Fals: Bu Susi ke Mana Ya?
Baca: Penjahit Langganan Jokowi di Solo Legawa Tak Dapat Orderan saat Pelantikan: Rejeki Harus Dibagi-bagi
Baca: Ini Tugas Khusus dari Jokowi kepada Menteri KKP Edhy Prabowo
"Gini maksud penenggelaman itu kan tujuannya apa dulu. Kalau penenggelaman untuk menjaga kedaulatan ya harus kita lakukan. Tidak ada negosiasi apapun dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan negara ini," tegasnya, Rabu (23/10/2019) di Istana Negara usai pelantikan.
Selain itu, Edhy Prabowo juga berjanji bakal mendahulukan kesejahteraan nelayan lokal dibandingkan nelayan asing. Dia juga berjanji mengoptimalkan program kerja Susi dan memperbaiki kekurangannya.
Dalam waktu dekat, Edhy Prabowo bakal berkoordinasi dengan Jaksa Agung dan Kapolri membahas unsur penegakan hukum. Dia mengaku akan lebih mengedepankan pembinaan para nelayan bukan pemberian hukuman.
"Saya nanti akan ketemu Jaksa Agung dan Kapolri menyikapi manakala dalam penerapa hukum pada nelayan, yang dikedepankan adalah pembinaan dulu," ungkapnya.
Baca: Muhadjir Effendy: Pak Nadiem Harus Terbiasa Sampaikan Serangkaian Salam Khas Birokrasi
Edhy Prabowo meyakini tidak semua nelayan berniat melakukan pelanggaran hukum.
Banyak juga dari mereka yang terpaksa melanggar hukum demi kebutuhan ekonomi termasuk untuk menyekolahkan anak.
"Jadi manakala ada pelanggaran, kita kedepankan pembinaan dulu. Jangan tiba-tiba dihukum tapi beri solusinya. Mereka perlu pembinaan, tidak semua nelayan memehami. Ada yang terpaksa karena harus menyekolahkan anak, butuh uang," paparnya.
