Pengamat: Kabinet Jokowi-Ma'ruf Wujud Nyata Kompromi Politik
Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama menteri untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan periode 2019-2024.
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan nama-nama menteri untuk membantunya menjalankan roda pemerintahan periode 2019-2024.
Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai nama-nama yang diumumkan Presiden Jokowi merupakan hasil akomodasi dan kompromi politik yang didasarkan pada persetujuan presiden.
Menurut dia, aneh melihat penyusunan nama di kabinet tersebut.
Saatu hal yang dia nilai aneh, yaitu penempatan mantan Danjen Kopassus, Prabowo Subianto, pada posisi menteri pertahanan.
Baca: Ketua MPR: Kabinet Jokowi-Maruf Siapkan Regenerasi Kepemimpinan
"Kabinet Jokowi kali ini wujud nyata akomodasi dan kompromi politik. Tentu melalui persetujuan presiden. Sekaligus bentuk akomodasi ke Prabowo," kata dia, Rabu (23/10/2019).
Meskipun diterapkan politik kompromistis dan akomodatif, dia mengaku cukup potensial adanya oposisi di dalam pemerintahan.
"Sangat potensial akan ada oposisi dari dalam. Tanda-tandanya cukup terbaca, banyak resistensi sebelum penentuan kabinet. Tetapi politik kita itu memang akomodatif. Kta tak bisa menyalahkan Jokowi, kita juga tak bisa menyalahkan Prabowo," ujarnya.
Baca: Hasil Babak Pertama Slavia Praha vs Barcelona Liga Champions, Blaugrana Unggul 0-1
Namun, kata dia, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk tidak mewujukan visi-misi.
Sebab, kata dia, dukungan politik kepada mantan gubernur DKI Jakarta itu cukup kuat.
"Ke depan Jokowi tak punya alasan tak mewujudkan janji-janji politik, cita-cita nawa cita karena dukungan partai penuh dan dukungan politik di parlemen 70 persen. Kabinet harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini tak terselesaikan," katanya.
Untuk diketahui, pengumuman nama-nama yang akan membantu Presiden Joko Widodo diumumkan di Istana Negara, Rabu (23/10/2019).
Baca: Polisi Pastikan Lombok Tengah Bebas Dari Gerakan Radikal
Pengumuman nama-nama itu mengundang perhatian dari masyarakat.
Menyikapi hal tersebut, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) menggelar diskusi publik bertajuk "Membaca Profile Kabinet Gado-Gado".