Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik 12 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Indonesia Maju, Jumat (25/10/2019) di istana Negara, Jakarta.

Burhanuddin Muhtadi mengatakan, banyaknya wakil menteri tak serta merta menjamin birokrasi semakin mulus.

Burhanuddin berkaca dari pemerintahan sebelumnya, yakni pada kepemimpinannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2009-2014.

Ia mengungkapkan, saat itu terdapat 18 nama yang ditunjuk oleh SBY untuk menjadi wakil menteri, namun menurutnya Wamen yang banyak tak semerta-merta membuat smoth birokrasi.

"Saat itu yang muncul adalah karena banyaknya menteri yang represi dari partai politik."

"Pak SBY menunjuk wakil menteri yang secara tidak langsung menujukkan ketidakpercayaan terhadap menterinya sendiri."

"Kebetulan menterinya dari partai, jadi perlu dijaga oleh wamen-wamen yang profesional yang berlatar belakang dari non partai," terang Burhanuddin.

Baca: Tiga Pesan Jokowi kepada Mahendra Siregar yang menyandang Wakil Menteri Luar Negeri

Namun demikian, ia menilai keputusan SBY saat itu tidak berjalan dengan baik lantaran malah menghambat birokrasi karena proses persetujuan suatu keputusan terlalu panjang.

"Tetapi tidak jalan, karena approval, terlalu panjang untuk mendapatkan persetujuan dari partai koalisi, kalau koalisinya gemuk," ucap Burhan.

Burhanuddin pun mengatkan koalisi yang gemuk disatu sisi dapat berdampak buruk.

"Jadi ibarat orang yang terkena obesitas, itu bukan hanya kurang lincah bergerak, tapi juga penyakitan karena rawan terkena lemak jahat," tandas Burhanuddin.

Menurutnya, hal tersebut harus diantisipasi oleh Jokowi sehingga kedepannya tidak berdamapak yang sama dengan sewaktu pemerintahan SBY.

"Ini yang harus diantisipasi Jokowi, harus betul-betul, jangan serta-merta dengan membentuk postur kabinet yang gemuk, kemudian disiplin koalisi menjadi lemah, monitering menjadi lemah," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Presiden Jokowi harus menunjukkan jiwa kepemimpinananya untuk menekan perbedaan yang ada antar koalisi.

"Pak Jokowi harus menunjukkan leadershipnya, karena kalau misalnya tidak diantisipasi dari sekarang, jangan -jangan sudah mulai muncul perbedaan-perbedaan tajam antar mitra koalisi," ujar dia.

(Tribunnews.com/Tio)