Hal sama diungkapkan oleh politisi partai Gerindra Miftah Sabri, menurutnya pengangkatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto adalah cermin dari gotong royong.

"Gotong royongnya adalah Pak Prabowo yang diangkat pada posisi Menhan, itu memang keahliannya. jadi karena keahliannya disana diletakkan pada tempatnya," tutur Miftah dilansir dari kanal Youtube KOMPASTV, Senin (28/10/2019). 

Baca: Janji Memangkas Birokrasi, Jokowi Justru Lantik 12 Wakil Menteri, Kabinet Dinilai Terlalu Gemuk

Hal berbeda dikatakan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menurutnya, yang harus dipastikan adalah pemerintah yang terpilih bertanggung jawab pada para pemilihnya atau pada masyarakat.

Ia menambahkan, untuk memastikan sebuah kekuasaan bertanggung jawab pada pemilihnya dibutuhkan oposisi di mana pun, tidak pandang di luar negeri atau di Indonesia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, sejarah di Indonesia menunjukkan oposisi sangat dibutuhkan, tanpa oposisi yang terjadi adalah demokrasi terpimpin Soekarno yang belakangan dinilai otoriter.

"Gotong royong itu artinya bekerja bersama tidak harus bekerja dalam satu kekuasaan pemerintahan yang sama. Mengkritik pemerintahan, menjadi oposisi pemerintahan, mempertanyakan ajuan anggaran, mempertanyakan kebijakan, itu bagian dari kerjasama," tutur Usman dilansir kanal Youtube KOMPASTV, Senin (28/10/2019).

(Tribunnews/Nanda Lusiana Saputri)