TRIBUNNEWS.COM - Mantan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan ia harus buru-buru kembali ke Jakarta namun menyempatkan diri datang ke acara Indonesia Lawyers Club (ILC).

Setelah berkunjung ke Makassar, Ali Ngabalin datang ke ILC untuk meluruskan jika ada penyataan yang keliru mengenai pemerintah.

Selain Ali Ngabalin, beberapa tokoh yang juga hadir di ILC seperti Fadli Zon, Akbar Faizal, hingga Mahfud MD yang ikut serta melalui video conference.

Mereka membicarakan bagaimana Indonesia ke depan setelah pembentukan Kabinet Indonesia Maju, dengan topik #ILCMenangisDanTertawa, dalam unggahan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club, Selasa (29/10/2019).

Baca: Ali Mochtar: di Era Digital Arus Informasi Tak Terbendung dan Banyak Informasi yang Salah

Baca: Ali Mochtar Ngabalin Geram Dituduh Kafir dan Disuruh Sahadat Ulang karena Mendukung Jokowi

Ali Ngabalin berpendapat tidak perlu lagi melihat ke belakang.

Tidak perlu membicarakan lagi seperti apa menuju pemilu atau kampanye kemarin, karena masalah tersebut sudah selesai.

Hal ini perlu disampaikan karena seharusnya yang dibicarakan adalah memberikan dukungan kepada pemerintah dengan kabinet terbaru.

Dengan demikian, Ali Ngabalin menyebut masyarakat Indonesia harus bisa segera merasakan perubahan.

"Kalau kita bicara Indonesia ke depan, saya berpendapat untuk kita tidak set back lagi bicara tentang seperti apa menuju kepada pemilu atau kampanye kemarin, karena ini barang sudah selesai," ujar Ali Ngabalin.

"Karena yang harus kita bicarakan sekarang itu bagaimana memberikan dukungan dan sokongan kepada pemerintah dengan Kabinet Indonesia Maju, supaya dampaknya sampai ke masyarakat Indonesia" terang Ali Ngabalin.

Mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden itu menambahkan, masyarakat perlu mendapatkan informasi secara jelas, agar tidak lagi pada dikotomi besar tentang terbelahnya Indonesia pada pemilu kemarin.

"Masyarakat perlu mendapatkan satu informasi yang terang benderang dan saya bicara pada malam hari ini sebagai bagian dari sebuah pernyataan kepada rakyat Indonesia melalui ILC," tuturnya.

"Supaya kita itu tidak lagi berada pada dikotomi besar tentang terbelahnya masyarakat Indonesia pada pemilu kemarin. Supaya kita juga punya tanggung jawab dalam memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia," sambungnya.

Mengenai siapa yang menangis dan tertawa, sesuai judul ILC, Ali Ngabalin berpendapat kata tersebut merupakan arti kiasan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat Indonesia.

Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan negara.

Ia pun menceritakan harus terburu-buru kembali ke Jakarta setelah mengisi kuliah umum di almamaternya.

"Itu sebabnya kenapa saya harus buru-buru kembali ke Jakarta, tadi saya memberikan kuliah umum di depan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sekolah saya, di Universitas Islam Negeri Makasar," ujar Ali Ngabalin.

"Karena saya bilang, saya harus hadir di ILC untuk berjaga-jaga kalau saja ada narasi dan diksi yang menyudutkan pemerintah saya akan meluruskan apa-apa yang keliru dari pernyataan itu," ungkap Ali Ngabalin.

Ali Ngabalin memberikan contoh mengenai kekeliruan penyataan yang disampaikan Politisi Partai Hanura Inas Nasrullah Zubair.

Bahasan tersebut mengenai Undang-Undang No 39 Tahun 2008.

Ali Ngabalin membacakan isi dari undang-undang tersebut, pada Pasal 10.

Pasal tersebut membahas tentang presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu.

Baca: Menteri di Kabinet Jokowi Indonesia Maju Mendapatkan Mobil Baru, Harganya Rp 1,5 M

Baca: Kecewa Hanura Tak Masuk dalam Kabinet Jokowi, Inas Nasrullah: Kita Ini Ditinggal atau Tertinggal?

Ia berpendapat presiden yang membutuhkan adanya wakil menteri

"Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, presiden, undang-undang menyebutkan presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Jadi presiden yang memiliki kebutuhan. Bukan urusan kementerian itu ada pada level ke dua, ke tiga, ke empat atau ke berapa itu tidak," terangnya.

"Tapi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau memiliki kompetensi yang cukup untuk bisa melihat bagaimana sebuah kementerian itu bisa diurus dengan baik." jelas Ali.

Ali Ngabalin menambahkan, presidenlah yang mempunyai kepentingan.

Ia juga sudah sering mengatakan mengenai hak prerogatif presiden dalam penyususan kabinet.

Sehingga tidak ada yang bisa mengganggu keputusan presiden ketika proses penyusunan maupun penetapan Kabinet Indonesia Maju.

"Oleh sebab itu, maka, saya berkali-kali bilang di tempat ini, tidak ada satu orang yang bisa melakukan intervensi terhadap apa yang presiden mau, terhadap susunan kabinet," tegas Ali Ngabalin.

Anda bisa memberikan analisa yang berbeda-beda terhadap apa yang dilakukan presiden. Sudah inilah yang presiden inginkan terhadap sebuah pemerintahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Inas Nasrullah membicarakan mengenai Kementerian BUMN.

Kementerian BUMN merupakan satu-satunya menteri yang memiliki dua wakil menteri.

Inas juga menambahkan, kementerian BUMN merupakan kementerian kelas tiga.

Memiliki kompleksitas rendah namun volumenya besar.

Inas mempertanyakan kenapa harus ada dua wakil menteri dalam kementerian BUMN.

Berikut video lengkapnya:

(Tribunnews.com/Febia Rosada Fitrianum)