TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekretaris Fraksi NasDem dan Ketua NasDem Jawa Barat Saan Mustopa menjelaskan bahwa pertemuan antara pimpinan partainya dengan PKS semalam, hanya silaturahmi kebangsaan biasa.

Partainya yang berada di dalam pemerintahan ingin mencari titik temu dengan partai yang berada di luar pemerintahan.

"Titik-titik temu itu lah kita dapatkan dan Alhamdulillah, Kemarin kita mendapatkan titik temu," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Misalnya menurut Saan titik temu kesepahaman mengenai kelompok intoleran dan radikal.

Baca: Ketika Surya Paloh Buka Kemungkinan Berhadapan dengan Pemerintahan Jokowi

Baik NasDem maupun PKS sama-sama tidak memberikan ruang pada kelompok tersebut di Indonesia.

"Itu satu hal yang jadi kesepakatan antara Nasdem dan PKS. Ini penting kesepakatan ini, juga untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa selama ini publik selalu dihantui dengan kelompok intoleran, radikal, dan terorisme, dengan adanya kesepakatan PKS dan Nasdem publik bisa menjadi lebih tenang bahwa kita punya komitmen," katanya.

Saan tidak menampik bahwa partainya ingin memastikan PKS bersih dan tidak ditunggai kelompok intoleran dan radikal.

Namun ia menolak partainya disebut bermain dua kaki, yakni berkoalisi dengan PDIP Cs di pemerintahan, dan berkoalisi dengan oposisi di DPR.

"Kita ingin memastikan bahwa PKS clear bahwa PKS tidak sama ditunggangi dan tidak memberikan ruang dan tempat kepada kelompok-kelompok seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengatakan, terbuka kemungkinan partainya akan bekerja sama dengan PKS di kemudian hari.

Termasuk, berhadapan dengan pemerintah.

Sebab, Surya Paloh menilai, semua itu bisa saja terjadi dalam politik.

Hal itu disampaikan Surya Paloh usai bertemu dengan jajaran petinggi PKS di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).

"Ada kemungkinan (bersama PKS,red) akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak. Seluruh kemungkinan kan ada saja," kata Surya Paloh.

Ia pun menyinggung PKS yang bisa saja bergabung dalam koalisi pemerintah di kemudian hari.

"PKS di luar kan bisa jadi ada di dalam. Saya kira ada, kita tak tahu itu kapan. Tapi probability, teori kemungkinan itu, semuanya harus dilakoni dengan pikiran yang sehat dan baik," ujarnya.

Surya Paloh pun mengaku tidak khawatir bila dianggap menjadi duri dalam daging koalisi pemerintahan Jokowi.

Menurut Paloh, masyarakat perlu mendapatkan pendidikan politik yang baik, yakni antarpartai bisa bekerja sama.

"Kami percaya itu memberikan sumbangsih bagi satu proses pendidikan politik yang ada di negeri ini," jelas Surya Paloh.