TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, rencana pemekaran wilayah di Papua membutuhkan pertimbangan matang.

Sebab, kata Mahfud, hal itu untuk menghindari kecemburuan dari daerah-daerah lain yang juga mengharapkan ada pemekaran.

“Saya sudah bicara dengan Mendagri pemekaran akan dilakukan, tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya agar tidak terjadi apa yang disebut kecemburuan,” ujar Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019).

Baca: Revisi UU Ketenagakerjaan, Jokowi Perintahkan Menaker Bicara dengan Buruh

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini pun menjelaskan, pemekaran wilayah Papua memang dianggap penting. Karena pertimbangan ada pertimbangan politik hingga kesejahteraan.

Dengan luas wilayah yang besar, maka sistem pengawasan yang dilakukan oleh 2 pemerintah provinsi berjalan kurang efektif.

“Untuk Papua itu baik secara politis, secara ekonomis, administratif memang diperlukan pemekaran,” ucap Mahfud.

Sebelumnya, Mahfud MD menggelar pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Salah satu topik yang dibahas yakni kondisi Papua pasca kerusuhan.

Mahfud mengatakan, perbincangan meliputi kondisi keamanan dan politik di Papua.

Hasil dari kunjungan Tito memang bisa dipastikan kondisi berangsur kondusif.

“Ya memang masih harus diwaspadai, tapi relatif sudah kondusif. Kemarin seperti sodara lihat, presiden dan ibu Iriana itu berkunjung ke sana dan sempat menyanyi dan menari-nari di pinggir pantai,” kata Mahfud.